jpnn.com - KARAWANG-Untuk mempercepat layanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karawang membuat kebijakan memotong rantai birokrasi pengurusan dokumen kependudukan.
Warga yang akan mengurus pembuatan e-KTP, akta kelahiran, atau dokumen lainnya tidak perlu lagi membuat surat keterangan dari RT, RW atau kecamatan.
BACA JUGA: Tim Antipungli Bergerak Senyap
"Cukup bawa KTP lama atau kartu keluarga saja sebagai bukti kependudukan akan kita layani secara gratis," kata Kepala Disdukcapil, Yudi Yudiawan, Minggu (23/10).
Menurut Yudi, keputusan memutus rantai birokrasi ini diharapkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat berjalan lebih optimal dan cepat.
BACA JUGA: Asyiiikk! Status Gunung Raung Normal
Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktek pungli yang dilakukan para pihak yang memanfaatkan situasi.
"Masyarakat biasanya malas mengurus KTP atau dokumen kependudukan lainnya, karena prosesnya lama makanya menggunakan jasa orang lain hingga harus keluar biaya. Sekarang dengan aturan baru ini sebaiknya masyarakat mengurus sendiri karena sudah kita permudah," katanya.
BACA JUGA: Peralatan e-KTP Terbatas, Ribuan Lansia Belum Terekam
Dikatakan, pihaknya sudah mengeluarkan edaran kepada pemerintahan desa atau kelurahan terkait kebijakan ini.
Nantinya pihak pemerintah desa atau kelurahan yang menyampaikan kepada warga di wilayah masing-masing.
Pihaknya juga memastikan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis.
Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara untuk mengurus dokumen kependudukan.
"Jangan gunakan jasa perantara karena kita sudah permudah persyaratannya langsung saja mengurus sendiri," katanya.
Yudi mengaku, untuk mempermudah pelayanan dan menampung keluhan masyarakat pihaknya membuka kotak pengaduan.
Bagi masyarakat yang merasa dipersulit atau membutuhkan informasi bisa langsung menghubungi melalui SMS.
Telepon pengaduan ini, kata Yudi, langsung dipegang dirinya dan dijawab secara langsung oleh dirinya.
"Setiap hari itu ada sekitar 60 SMS yang masuk dengan berbagai keluhan dan semuanya saya jawab sendiri. Kalau kurang data saya hubungi staf saya kemudian baru saya jawab," katanya.
Yudi menjamin, di lingkungan Disdukcapil tidak ada praktek pungli terhadap masyarakat yang mengurus dokumen.
Bahkan ia mengancam jika ada staf Disdukcapil yang melakukan pungli akan dikenai sanksi tegas.
"Staf saya sampai saat ini tidak ada yang melakukan pungli. Apalagi saya membuka telepon pengaduan yang langsung saya pegang jadi saya bisa mengontrol langsung kinerja staf saya," katanya. (use/din/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinggalkan Pelanggan AS, Pengrajin Jam Kayu Ini Malah Semakin Maju
Redaktur : Tim Redaksi