jpnn.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk berhasil mencatatkan perolehan kontrak baru sampai dengan akhir Maret 2023 sebesar Rp 4,08 triliun.
Adapun beberapa proyek yang berhasil diraih oleh PT PP sampai Maret 2023, di antara yakni proyek Gedung Kemensesneg IKN sebesar Rp. 835 miliar, proyek East Port Lamongan Phase 1A & 1B sebesar Rp. 767 miliar, dan sebagainya.
BACA JUGA: Berkah Ramadan, PT PP Bagikan Ratusan Paket Sembako Gratis untuk Para Pekerja Â
Sampai dengan Maret 2023, kontrak baru dari Pemerintah (Government) mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan kontribusi sebesar 64%, disusul oleh Swasta (Private) sebesar 36%, dan BUMN (SOE) sebesar 12%. Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari Induk sebesar 85,53% dan Anak Usaha sebesar 14,47%.
Sedangkan, berdasarkan lini bisnis perusahaan komposisi perolehan kontrak baru perusahaan terdiri dari lini bisnis Gedung sebesar 50%, Pelabuhan sebesar 20,35%, Jalan dan Jembatan sebesar 17,07%, Irigasi sebesar 6,04%, Bendungan 3,33%, Industri sebesar 2,38%, dan Minyak & Gas sebesar 0,83%.
BACA JUGA: Ramadan, The Body Shop Hadirkan Koleksi Gift & Ajak Berbagi Kebaikan
Perolehan kontrak baru ini tumbuh 32,13% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy) sebesar Rp 3,09 triliun.
Untuk memaksimalkan perolehan kontrak baru di tahun ini, PT PP masih akan berfokus kepada proyek-proyek strategis yang dimiliki oleh Pemerintah dan BUMN.
BACA JUGA: Tinjau Pasar di Boyolali, Ganjar Satu Mobil dengan Jokowi
"Dengan total raihan perolehan kontrak baru di kuartal pertama tahun 2023 ini, PT PP masih optimis dapat mencapai perolehan kontrak baru sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh manajemen," ujar Sekretaris Perusahaan PT PP, Bakhtiyar Efendi.
PT PP nantinya akan melaksanakan kewajiban tahunannya, yaitu pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 (RUPS Tahunan) yang digelar pada Rabu, 12 April 2023.
"Dalam RUPS Tahunan tersebut PT PP akan memaparkan sembilan mata acara, di mana salah satunya terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan," tutur Bakhtiyar Efendi.
Dalam mata acara tersebut, PT PP akan melakukan pengurangan kegiatan usaha, yaitu Kode KBLI 46634, yang terdiri dari perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu; beserta Kode KBLI 46610 yang terdiri dari perdagangan bahan bakar padat, cair, gas, dan produk YBDI.
Perubahan kegiatan usaha tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha PT PP, di mana kegiatan tersebut belum dijalankan oleh perusahaan.
Mata acara terkait Perubahan Anggaran Dasar membutuhkan kuorum kehadiran pemegang saham sebesar 2/3 (dua per tiga) atau 66,67%.
"Dengan ini kami mengharapkan partisipasi para Pemegang Saham PT PP untuk dapat hadir secara phisik maupun online atau dapat memberikan kuasanya kepada kuasa independent perusahaan dan e-proxy melalui sistem KSEI,” seru Bakhtiyar Efendi.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada