jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus memprioritaskan pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Hal itu mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.
BACA JUGA: IDSTB-BSN Bersinergi Memfasilitasi Serfifikasi Software Tester
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN, Kukuh S. Achmad, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi hijau dalam mendukung target ambisius ini.
“Transformasi ekonomi yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci keberhasilan, sesuai dengan SDGs, Paris Agreement, dan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060,” ujarnya saat pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) dan Indonesia Standard and Conformity Assessment Summit 2024 di Jakarta, Rabu (20/11).
BACA JUGA: SNI dalam Pemeriksaan Tol MBZ Bukan Produk BSN
Bulan Mutu Nasional 2024 mengusung tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”, dengan fokus pada peran standarisasi dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Standarisasi diakui sebagai instrumen vital untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Tema ini dipilih karena standarisasi memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.
BACA JUGA: 27 Tahun Berkiprah, BSN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
"Dalam konteks global yang makin kompetitif, penerapan standar mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional," imbuhnya.
Pemerintah juga telah menetapkan lima langkah strategis untuk menekan emisi karbon, di antaranya meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mendorong penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi.
Selain itu, juga memperluas penggunaan listrik di rumah tangga dan industri, dan mengoptimalkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).
Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif tersebut, BSN telah menetapkan 4 SNI terkait CCS yaitu SNI ISO 27914:2017 untuk penyimpanan karbon dioksida secara geologis, guna memastikan implementasi yang terukur dan aman.
Juga, SNI ISO/TR 27915:2017 penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida, SNI ISO/TR 27918:2018 tentang manajemen risiko daur hidup proyek penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida terintegrasi.
"Terakhir, SNI ISO/TR 27923:2022 soal penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida," ungkapnya.
Hingga 31 Oktober 2024, BSN telah menetapkan 15.432 SNI yang mendukung berbagai sektor strategis, termasuk transformasi ekonomi, keberlanjutan, dan daya saing nasional.
Sebanyak 775.763 pelaku UMKM dengan 910.181 produk telah memperoleh tanda SNI Bina UMK, memberikan kemudahan akses pasar dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.
"Sebagai bagian dari dukungan program nasional seperti Makan Siang Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo, BSN juga aktif membina pelaku UMKM dalam meningkatkan mutu dan keamanan pangan," ungkapnya.
Bulan Mutu Nasional 2024 juga menjadi momen penting untuk merefleksikan 10 tahun pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).
Beragam kegiatan seperti Indonesia Standard and Conformity Assessment Summit, SNI Expo, dan Malam Penganugerahan SNI Award akan menjadi sorotan utama dalam peringatan ini.
“Kolaborasi antara pemangku kepentingan adalah kunci dalam memperkuat infrastruktur mutu nasional. Dengan standardisasi, kita yakin transformasi ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad