jpnn.com, ACEH SINGKIL - Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil), Provinsi Aceh, Deri Irawan meminta Kementerian Dalam Negeri cermat menunjuk penjabat kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil.
Hipmasil tak pengin penjabat yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel dan pernah diduga terlibat korupsi.
BACA JUGA: Terpidana Korupsi yang Masuk DPO Kejari Aceh Singkil Dibekuk Kejagung di Jatim
"Kalau rakyat tidak bisa dilibatkan dalam penunjukan penjabat kepala daerah, setidaknya Kemendagri jangan pillih orang yang diduga pernah terlibat korupsi, orang yang pernah diperiksa KPK meski statusnya baru sebatas saksi atau terperiksa,” kata Deri pada Senin (18/7).
Menurut Deri syarat bersih dari kasus korupsi adalah mutlak bagi penunjukan penjabat kepala daerah, termasuk untuk Aceh Singkil.
BACA JUGA: Mendagri Tito Berencana Evaluasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
"Kalau ada yang cakap dalam memimpin, tetapi dari rekam jejaknya selama ini justru berpotensi korupsi, kami akan menolaknya. Seperti tidak ada orang lain saja," tutur Deri.
Dia mengingatkan, pencegahan korupsi masih menjadi persoalan krusial di Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh pada umumnya.
BACA JUGA: Mendagri Tito Minta Gubernur Segera Memugar Anjungan Daerah di TMII
Menurut Deri, penjabat Bupati Aceh Singkil nanti harus menjadi motor bagi pencegahan korupsi di kabupaten tersebut.
"Kalau yang ditunjuk sebagai Pj adalah orang yang pernah diperiksa KPK, bagaimana korupsi bisa dicegah di Aceh Singkil?” kata Deri.
"Kami mohon kepada Kemendagri agar memperhatikan kegelisahan masyarakat Aceh Singkil sebelum menunjuk Pj Bupati yang akan memimpin daerah kami,” tutur Deri.
Dia juga berharap Mendagri Tito Karnavian memilih penjabat bupati, yaitu orang yang memahami seluk-beluk Aceh Singkil.
"Harus yang paham permasalahan, sehingga penjabat itu mampu memberikan solusi dan membangun Aceh Singkil menjadi kabupaten yang maju dan beradab," kata Deri. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan