jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia mendapatkan ‘durian runtuh’ atau keuntungan mencapai 10 kali lipat berkat kebijakan hilirisasi nikel di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengapresiasi kinerja Menteri Bahlil yang terus menggenjot investasi untuk program hilirisasi.
BACA JUGA: Wamentan Dorong Petani-Pengusaha Perkuat Kolaborasi Hilirisasi dan Inovasi Kelapa Dalam
“Tentunya kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Bahlil dalam hal ini melaksanakan arahan presiden,” ujar Anggawira, Jumat (1/9/2023).
Menurut dia, hilirisasi sudah terbukti memberikan nilai tambah pada produk dalam negeri.
BACA JUGA: Langkah Menteri Bahlil Optimalkan OSS Akan Tingkatkan Realisasi Investasi
Oleh karena itu, Anggawira mendorong hilirisasi tidak hanya pada produk tambang melainkan juga terjadi pada produk lainnya seperti agroindustri pertanian.
“Hilirisasi pasti punya implikasi meningkatkan nilai ekonomi, sebenarnya hilirisasi itu bukan hanya dalam produk-produk tambang tetapi berbagi macam produk terutama juga produk agro ini tentunya bisa dilakukan hilirisasi,” paparnya.
BACA JUGA: Pengamat Ekonomi Dukung Menteri Bahlil Tingkatkan Investasi di Luar Pulau Jawa
Anggawira juga mendorong industri hilirisasi dapat menciptakan produk jadi bukan lagi setengah jadi karean akan berpeluang secara optimal menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Meningkatkan nilai produk itu sampai dengan end product apalagi dengan pengemasan dan lain sebagainya pastinya akan memberikan dampak positif dan juga bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan,” kata Anggawira.
Lebih lanjut Anggawira mengatakan langkah hilirisasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat.
Terkait banding atas gugatan organisasi perdagangan dunia (WTO), dia selaku Sekjen HIPMI akan mendukung penuh pemerintah.
“Untuk soal WTO, IMF dan lain sebagainya, saya rasa kita harus tetap on the track saja. Kami dari HIPMI mendukung langkah-langkah pemerintah dan kami meyakini ini sudah tepat,” tegas Anggawira.
Program hilirisasi, kata Anggawira, harus tetap dilanjutkan karena menyangkut juga tentang kedaulatan Indonesia sebagai negara.
“Kami harus memberikan penjelasan ke lembaga-lembaga dunia,” paparnya.
Menurut Anggawira, arah kebijakan ekonomi dan industri global menuju ekonomi hijau dan industri ramah lingkungan.
“Energi hijau, saya rasa pastinya ke arah sana, tetapi tentunya dengan kita memiliki sumber kekayaan alam seperti LNG dan lain sebagainya itu bisa kita optimalkan biomes contohnya juga perlu ada regulasi yang bisa memberikan afirmasi dan insentif untuk ke arah sana,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahil Lahadalia menuturkan Indonesia mendapat 'durian runtuh' atau keuntungan hingga 10 kali lipat berkat kebijakan hilirisasi nikel.
Bahlil mengatakan ekspor nikel dalam rentang 2017-2018 nilainya hanya US$ 3,3 miliar karena dilakukan tanpa melalui proses dalam pengolahan dan pemurnian (smelter).
Setelah ada kebijakan hilirisasi, nilai ekspor nikel melejit hingga 10 kali lipat menjadi US$ 30-an miliar.
“Ekspor kita nikel hanya US$ 3,3 miliar pada 2017-2018. Kemudian kita larang ekspor nikel. Setelah kita larang, tahu nggak ekspor nikel kita sekarang? sudah mencapai US$ 30 miliar lebih, naiknya 10 kali lipat,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif beberapa waktu lalu.
Bahlil menambahkan meskipun akibat kebijakan hilirisasi tersebut Indonesia mendapatkan gugatan dari Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Pada Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO tersebut, pemerintah akan tetap melawan dengan cara banding.
Bahlil yang mantan ketua umum HIPMI itu mencurigai negara Eropa sengaja melayangkan gugatan karena tidak ingin Indonesia menjadi negara maju.
"Kita kalah karena Eropa ini nggak mau Indonesia maju," ucap Bahlil.
Bahlil menegaskan Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat oleh karena itu sesuai arahan dari Presiden Jokowi kebijakan larangan ekspor nikel akan tetap dilanjutkan untuk mensukseskan program hilirisasi.
“Presiden Jokowi mengatakan 'Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Kemerdekaan yang kita dapatkan bukan atas dasar pemberian seperti negara lain. Kemerdekaan yang kita dapatkan atas perjuangan dan pengorbanan, karena itu lawan! Enggak boleh sedikit pun mundur dari gugatan Uni Eropa'," kata Bahlil.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari