jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar investasi yang masuk ke dalam negeri tidak hanya fokus ke Pulau Jawa melainkan juga tumbuh di luar Pulau Jawa.
Menurut Bahlil, apaya itu dilakukan agar tidak terjadi Jawasentris dan juga masyarakat yang mencari kerja tidak fokus ke Pulau Jawa.
BACA JUGA: DPR Apresiasi Menteri Bahlil Ajak Investor Lokal Bangun Infrastruktur Dasar di IKN
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Anas Anwar Makkatutu mendukung Menteri Bahlil untuk terus menggenjot investasi dan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Pasalnya, selama ini ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa masih sangat terasa.
BACA JUGA: Pakar Dukung Rencana Bahlil Kembangkan Pulau Rempang Jadi Kawasan Ekonomi Baru
Menurut Anas, investasi yang besar di luar Pulau Jawa dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Jawa dan Luar Pulau Jawa.
“Jadi, kebijakan itu tepat karena memang itulah isu selama ini sudah lama toh kalau kemudian ini mau dilaksanakan luar biasa untuk mengurangi kesenjangan region jadi memang antara Jawa dan luar Jawa itu memang timpang sekali kan data-data juga menunjukkan seperti itu,” ujar Anas, Jumat (25/8/2023).
BACA JUGA: Menteri Bahlil Siapkan Strategi untuk Mengembangkan Pulau Rempang di Batam
Anas menambahkan untuk dapat menarik minat investor berinvestasi ke luar Pulau Jawa, ia juga mendorong supaya infrastruktur dasar dibenahi secara merata.
Selain infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditingkatkan agar mampu diserap lapangan pekerjaan yang tersedia.
“Jadi, bicara soal infrastruktur dan SDM, kita bicara orang berinvestasi untuk mencari untung jadi jangan dibiarkan dipaksa kalau tidak ada tempat yang menguntungkan bukan hanya dilihat dari infrastruktur ya bagaimana dengan listrik, air dan lainnya,” ucap Anas.
“Lalu bagaimana dengan pelabuhan apalagi kalau memang orientasinya ekspor kemudian bagaimana dengan sumber daya manusianya ada tidak. Nah, kalau tidak ada biar kau paksa orang berinvestasi, orang tidak akan mau itu persoalannya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, menurut Anas, pemerintah daerah (Pemda) juga harus siap menerima kebijakan dari pemerintah pusat secara komprehensif mengesampingkan ego sektoral dan mendukung investasi yang masuk ke wilayahnya.
Dia mencontohkan perizinan agar tidak dipersulit, seperti harus menunggu berbulan-bulan baru keluar izin, menurutnya itu akan menghambat investasi dan perkembangan daerah.
“Pemerintah daerah juga minimal harus siap dengan segala macam insentif apa yang bisa dilakukan jangan sampai orang mengurusi izin saja berbulan-bulan ya tidak mungkin dan itu tidak mungkin ketemu, jadi kebijakan itu harus komprehensif dan tidak bisa ego sektoral di dalamnya harus bersama-sama,” katanya.
Dengan begitu, kata Anas investasi yang masuk dengan baik berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan di daerah, sehingga masyarakat tidak harus menyeberang ke Pulau Jawa untuk mendapatkan pekerjaan.
“Tidak bisa kita pungkiri masyarakat juga selama ini terjadi mobilitas penduduk untuk orang mencari pekerjaan selama tidak ada pekerjaan di sini (luar Pulau Jawa) orang akan beralih ke Jawa karena di situ kan lebih banyak,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan investasi di luar Jawa harus lebih besar daripada di Pulau Jawa.
Bahlil menyebut ada dua alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, agar tidak Jawasentris dan kedua agar masyarakat yang mencari kerja tidak menumpuk di Pulau Jawa.
“Pak Presiden Jokowi meminta saya dan menterinya membangun Indonesia tidak jawasentris, supaya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi di Aceh sampai Papua. Maka salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja adalah investasi,” kata Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) beberapa hari lalu.
Bahlil mengatakan sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2020 realisasi investasi di Pulau Jawa selalu menjadi yang lebih besar daripada di luar Pulau Jawa.
Atas hal itu, kata Bahlil, seluruh menteri termasuk dirinya diberi tugas untuk membuat arah kebijakan agar investor tertarik menanamkan modal di luar Pulau Jawa.
“Maka sejak 2020 kuartal III hingga kuartal II 2023, Alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar mencapai 53 persen sedangkan di Jawa hanya 47,7 persen,” paparnya.
Tak hanya itu, investasi yang besar di luar Pulau Jawa juga dimaksudkan agar masyarakat pencari kerja tidak menumpuk di Jawa. Tetapi, bisa tersebar di pulau lainnya, mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua.
“Jadi, ini hakikat kita membangun negara, tujuannya agar kalian selesai kuliah bisa menjadi pengusaha, bisa bekerja tidak tumpuk di Jawa. (Tapi) di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi di Maluku di Papua itu tujuannya,” tutur Bahlil.
Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM hingga Semester I 2023 realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih besar daripada di Pulau Jawa.
Menurut sebarannya, realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai 52,3 persen dari total capaian realisasi investasi, atau mencapai sebesar Rp 354,9 triliun. Angka ini meningkat 16,1 persen dari periode yang sama di tahun 2022.
Sedangkan investasi di Pulau Jawa pada semester I 2023 tercatat sebesar Rp 323,8 triliun atau meningkat 16,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari