jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai kinerja tim kabinet ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, gagal mengemban visi mensejahterakan masyarakat.
Bahkan justru membuat kondisi perekonomian bangsa semakin terpuruk. Karena itu harus secepatnya diganti, demi mengantisipasi situasi tidak semakin buruk.
BACA JUGA: Politikus Demokrat Puji Kinerja Mensos Khofifah
“Kami menilai kinerja tim Kabinet Ekonomi seperti Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro dan Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Jalil, gagal memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bambang dan Sofyan Jalil, nilai tukar rupiah lemah atas dolar,” ujar Ketua PB HMI, Agus Toro, Kamis (9/7).
Selain nilai tukar rupiah yang melemah dan gagal membuka lapangan pekerjaan, menteri di bidang perekonomian menurutnya juga tak mampu mengantisipasi lambannya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan daya beli masyarakat, semakin terpuruk hidup di bawah garis kemiskinan.
BACA JUGA: Nama Firma Hukumnya Terseret di OTT Medan, Begini Reaksi OC Kaligis
Jadi kondisi perekonomian nasional Indonesia belum tumbuh secara baik. Bahkan cenderung loyo. Sehingga kepercayaan rakyat terhadap tim kerja kabinet kerja khusunya bidang ekonomi dan keuangan sangat kurang,” ujarnya.
Kinerja yang kurang baik kata Agus, juga diperlihatkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Menurutnya, menteri yang berasal dari PDI Perjuangan ini sering menciptakan kegaduhan politik dan menurunkan citra pemerintah sebagai institusi Negara yang bijaksana, adil dan sportif.
BACA JUGA: Nyatakan Klorin Aman, Kemenkes Dituding Tabrak Aturan
Contohnya seperti kebijakan yang mengesahkan salah satu pengurus dari dua hasil Munas Partai Golkar. Demikian juga terkait kebijakan terhadap hasil Muktamar PPP yang sedang berkonflik.
“Berbeda dengan kinerja Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Beliau memiliki prestasi yang bagus dalam memimpin Polhukam. Sukses mengamankan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan agenda besar seperti Konferensi Asia Afrika,” ujarnya.
Kinerja lain, Menko Polhukam menurut Agus, juga mampu membangun hubungan baik antara Pemerintah Pusat dengan Papua, Aceh dan daerah-daerah yang selama ini memiliki conflict of interest dengan pemerintah pusat.
“Langkah Pemerintah Pusat sangat prestesius seperti pemberian grasi terhadap beberapa tahanan politik Papua yang tergabung adalah Organisasi Papua Merdeka. Dan komitmen pemerintah khususnya Menkopolhukam terhadap penyelesaian masalah HAM masa lalu. Pak Tedjo menginginkan kasus HAM harus dituntaskan dengan jalan judicial dan non judicial,” ujar Agus. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi Nasdem Kesal Mitra Kemenristek Dikti Pindah Komisi
Redaktur : Tim Redaksi