jpnn.com, BOGOR - Dua presiden organisasi buruh yang menemui Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Bogor, juga mengusulkan supaya posisi menteri ketenagakerjaan berasal dari kalangan serikat buruh.
Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menemui Jokowi bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, usai pertemuan, Senin (30/9).
BACA JUGA: Presiden Buruh: Jangan Ganggu Pelantikan Jokowi!
Awalnya, Said Qibal mengatakan bahwa berbagai usulan terkait perjuangan buruh direspons baik oleh Jokowi, baik revisi UU Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 tentang pengupahan, hingga pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 karena akan memberatkan rakyat.
"Itu sikap yang kami sampaikan pada beliau. Dan Pak Presiden merespons dengan baik dan bahkan mempertimbangkan, termasuk kami mengusulkan sebaiknya menteri tenaga kerja dari serikat buruh," ucap Said yang saat itu berdiri di samping Jokowi.
BACA JUGA: Usai Dijamu Jokowi, Andi Gani dan Said Iqbal Minta Buruh Tidak Ikut Demo
Suami Iriana itu langsung tertawa mendengar Said mengungkap usulan menteri tersebut. Bahkan saat dimintai tanggapannya secara langsung, Jokowi menjawab diplomatis.
"Usulan ini kan banyak sekali, usulan nama banyak sekali. Usulan dari serikat (buruh) juga baik. Saya kira semuanya saya tampung sebagai sebuah usulan yang baik," jawab mantan gubernur DKI Jakarta itu.
BACA JUGA: Marak Demo, Dua Presiden Konfederasi Buruh Terbesar di Indonesia BersatuÂ
Termasuk usulan dibatalkannya kenaikan iuran BPKS Kesehatan untuk kelas 3, menurut Jokowi, pihaknya akan mempertimbangkan karena hal itu mesti dihitung ulang.
"Nanti kami pertimbangkan karena memang kita juga harus berhitung, mengkalkulasi. Nanti kalau kenaikan (iuran) BPJS tidak dilakukan yang terjadi juga defisit besar di BPJS. Semuanya dihitung, dikalkulasi," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam