jpnn.com, JAKARTA - Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia bersatu menyikapi maraknya aksi-aksi di yang terjadi belakangan ini.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meyakini aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah tempat murni perjuangan.
BACA JUGA: Pernyataan KontraS Soal Mahasiswa Banyak Ditangkap Saat Aksi Demo Ricuh
Namun, sayangnya disusupi penumpang gelap. Terkait hal itu, buruh Indonesia menolak agenda politik yang berupaya memboncengi setiap aksi demonstrasi.
"Kami mensinyalir adanya penyusup yang menumpangi aksi mahasiswa," tegas Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/9).
BACA JUGA: KSPI: Pemerintah Gagal Sediakan Lapangan Kerja
Andi mengaku menerima informasi valid mengenai aksi penyusupan yang berkaitan dengan agenda politik untuk membatalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih.
Karena itu, Andi meminta aparat penegak hukum khususnya Kapolri menindak aktor utama di balik peristiwa kerusuhan dengan tidak pandang bulu.
BACA JUGA: KSPSI Minta Hari Buruh Tak Ditunggangi Kepentingan Lain
Selain merusak fasilitas tol dan pos polisi, tindakan tersebut turut membawa dampak pada turunnya saham. Artinya, turut mengganggu iklim dunia kerja.
Andi juga menegaskan, menolak kegiatan-kegiatan inkonstitusional yang berupaya memecah belah persatuan Indonesia. Terlebih dengan menyusupi aksi yang dilindungi oleh konstitusi.
"Buruh sudah dewasa berdemokrasi. Selain aksi besar yang sering kami lakukan, kami juga melakukan gugatan serta judicial review dan kami menang. Hal biasa berbeda pandangan tetapi tidak merusak demokrasi," katajaknya.
Presiden KSPI Said Iqbal yang saat Pilpres lalu mendukung Prabowo Subianto juga memberikan penegasan Jokowi terpilih secara konstitusional dan tidak ada alasan menjatuhkannya.
Untuk itu, Iqbal menekankan agenda buruh Indonesia setelah rangkaian pilpres selesai adalah fokus dalam menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah untuk membentuk tim tripartit dalam merevisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3.
"Tidak ada agenda buruh terkait penolakan pemerintahan yang sah apalagi membatalkan pelantikan presiden yang sah. Semua proses politik sudah selesai dan kami menerima hasilnya," ujarnya.
Iqbal menegaskan buruh mendukung kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dan mendukung seluruh elemen yang menggunakan jalur tersebut. Namun buruh menolak segala upaya yang bertentangan dengan konstitusi.
"Intinya persatuan Indonesia bagi kaum buruh di atas segala-galanya dalam bingkai bernegara," tegasnya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy