jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Dzulkifli Kalla Halang menyoroti kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan kepadanya terkait pengawasan obat dan makanan yang beredar.
BACA JUGA: Mayora Group Raih Penghargaan Tertinggi dari BPOM
Dia mengatakan ditemukan dua jenis sirup obat yang justru paling banyak dikonsumsi penderita Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
Menurut dia, BPOM sebelumnya menyatakan bahwa itu sudah dilakukan pengujian dengan hasil aman dan dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai.
BACA JUGA: Sido Muncul Raih Penghargaan Tertinggi dari BPOM RI
“Ini tentu menjadi kelalaian besar sebagai institusi (BPOM),” ujar Dzulkifli dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (25/7).
Dia menjelaskan berdasarkan data sebanyak 194 anak nyawanya terenggut akibat kasus GGAPA. Penyebab pasti kasus gangguan ginjal akut ini belum diketahui, namun dugaan awal kasus ini dipicu oleh konsumsi obat yang mengandung etilen glikol.
BACA JUGA: BPOM Minta Pelaku Usaha Kosmetik Pahami Regulasi Kontrak Produksi
“Kepala BPOM RI seharusnya bertanggung jawab terkait hal tersebut. Dia harus menunjukkan sikap keberpihakannya kepada rakyat Indonesia,” kata Dzulkifli.
Dia mengatakan HMMI sudah melakukan berbagai kajian terkait kasus ini dari sisi manajemennya.
Berdasarkan bukti yang diperolehnya, ada beberapa prinsip good gevernance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang dilanggar oleh BPOM.
“Info yang kami peroleh banyak pejabat ahli dan beberapa eselon yang dicopot tanpa mekanisme yang sesuai. Penilainnya hanya sekadar like and dislike atau semata hanya kebencian terhadap personal," ungkapnya.
Dia mengatakan berbagai kelalaian, kealfaan dan ketidakprofesionalan itu membawa dampak yang luar biasa bagi publik dalam menentukan ketersediaan obat.
“Maka sesuai Pasal 359 KUHP, sudah seharusnya Kepala BPOM menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami kehilangan nyawa,” tegas Dzulkifli.
Pria asal Makassar itu pun mengapresiasi beberapa masukan agar Presiden Joko Widodo mengganti Kepala BPOM. Salah satunya pernah datang dari anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada 3 November 2022.
“Kami merangkum pernyataan dari DPR RI dan pengamat kebijakan publik terkait penilaian pada BPOM. Kami sebagai mahasiswa yang menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi juga menghendaki agar Kepala BPOM dicopot demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Dzulkifli.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari