jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mempersiapkan diri guna melaksanakan Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar di 171 daerah. Lembaga penyelenggara pemilu itu pun berupaya memastikan kesiapan anggaran di daerah yang menggelar pilkada.
Anggota KPU Viryan Azis mengatakan, sampai saat ini masih terdapat 13 daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Padahal, NPHD menjadi dasar bagi daerah untuk mengucurkan dana APBD guna membiayaai pilkada.
BACA JUGA: Matangkan Dukungan, PDIP Kumpulkan Cakada di DPP
"Untuk 13 daerah tersebut terdiri dari satu provinsi, satu kota dan sebelas kabupaten," ujar Viryan di gedung KPU, Jakarta, Senin (11/9).
Sedangkan daerah yang belum menandatangani NPHD sebagia besar ada di Papua. Yakni Provinsi Papua, Biak Numfor, Jayawijaya, Paniai, Mimika, Mamberamo Tengah, Puncak dan Deiyai.
BACA JUGA: Mendagri Ingatkan Kada Jangan Gunakan APBD untuk Kepentingan Pilkada
Sedangkan daerah lain di luar Papua yang belum menandatangani NPHD adalah Kota Tarakan, Kabupaten Talaud, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, dan Nagekeo. "Untuk Kabupaten Nagekeo informasinya mau tanda tangan, tapi kami masih menunggu, kabarnya hari ini," ucap Viryan.
Mantan komisioner KPU Kalimantan Barat ini menegaskan, batas waktu penandatanganan NPHD adalah 27 September mendatang. Namun, lebih baik penandatanganannya dilakukan lebih cepat agar penyelenggara pilkada bisa melakukan kegiatan lebih awal.
BACA JUGA: Komisi II DPR Mulai Bahas Peraturan KPU dan Bawaslu
"Beberapa teman KPU di Jawa Barat bahkan sudah melakukan kegiatan pemutakiran data pemilih dan menyusun rencana pengadaan logistik," katanya.
Viryan lantas mencontohkan kebutuhan kotak suara. Ketika jumlah yang ada tidak mencukupi, maka pembicaraan apakah nantinya kotak suara yang ditambah berbentuk transparan atau tidak, lebih baik dibicarakan setelah penandatanganan NPHD atau setelah dana penyelenggaraan pilkada ditransfer ke penyelenggara.
Karena itu Viryan mengingatkan daerah yang belum menandatangani NPHD agar cepat-cepat menuntaskannya. Tujuannya agar KPU di daerah juga bisa jauh-jauh hari mempersiapkan diri.
"Kalau uang ada kan kegiatan enak dilakukan. Baik yang sifatnya rapat koordinasi dengan penyelenggara maupun lintas organisasi. Itu kan perlu dipersiapkan dan butuh dana," ujarnya.
Menurut Viryan, untuk kegiatan kecil memang bisa dilaksanakan meski dana penyelenggaraan pilkada belum cair. Sebab, hal itu bisa dibiayai dengan anggaran rutin KPUD.
Namun, untuk kegiatan yang sifatnya besar, tidak mungkin menggunakan anggaran rutin. "Misalnya sekarang, ada daerah yang launching penyelenggaraan dan jingle pilkada. Ada yang lomba cerdas cermat soal pilkada, dan lain-lain, itu sudah berjalan semua," ucapnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Masih Godok Nama Kandidat di Pilgub Sumsel
Redaktur & Reporter : Ken Girsang