jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrahman Ruki ternyata banting setir menjadi politikus. Kini, bekas polisi itu dipercaya menjadi ketua mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ruki bahkan sudah masuk dalam daftar nama kepengurusan PPP yang mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, partainya sudah berkomunikasi dengan Ruki sebelum pensiunan Polri itu mau masuk ke partai berlambang Kakbah tersebut.
BACA JUGA: Ada SK Menkumham, Buat Apa Lagi Munaslub Golkar?
"Yang jelas kami berkomunikasi intensif," ujar Arsul di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (27/4).
Ia menjelaskan, PPP ingin menjadi partai yang punya tata kelola baik. Karenanya PPP memerlukan ahli manajemen.
BACA JUGA: Target Pengesahan RUU Tax Amnesty Meleset
Selain itu, PPP ingin kader PPP lebih memenuhi ketaatan hukum. "Kami mengundang juga penegak hukum termasuk Ruki dan pihak kepolisian," katanya.
Rencananya, daftar lengkap kepengurusan PPP akan diumumkan di Wisma Serbaguna di kompleks rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (28/4). "Akan diomongkan besok, karena PPP ingin tata kelola partai lebih baik tingkat ketaatan hukumnya," jelasnya.
BACA JUGA: Sah, PPP Pimpinan Romi Kantongi SK Pemerintah
Arsul memerinci, jumlah pengurus partainya untuk periode 2016-2021 mencapai 146 orang. Jumlah itu antara lain terdiri dari satu ketua umum, 11 wakil ketua umum, satu sekretaris jenderal dan satu bendahara umum. Selebihnya wakil sekjen dan ketua DPP.
Arsul menegaskan, kepengurusan itu mewakili kepengurusan PPP versi muktamar Surabaya, Bandung dan Jakarta. “Yang belum masuk, kami membuka pintu untuk terus menerus mengupayakan islah," katanya.
Bagaimana dengan kubu Djan Faridz yang tetap bertahan sebagai pengurus PPP yang sah? Arsul mengatakan, sampai saat ini Djan, Humprey Djemat pppdan Dimyati Natakusumah masih belum bergabung dalam kepengurusan baru.
Namun, kepengurusan PPP tetap membuka pintu."Kalau sudah bergabung bisa diubah untuk direvisi (susunan kepengurusan, red)," katanya.
PPP juga masih mengundang banyak profesional. "Baik swasta maupun profesional publik," pungkasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amplop Berisi Dollar untuk Anggota DPR yang Cantik Itu
Redaktur : Tim Redaksi