jpnn.com, SURABAYA - Masa pemasangan alat peraga kampanye untuk pileg berlangsung sejak 23 September 2018 lalu.
Meski begitu, masih banyak calon anggota legislatif yang melanggar aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye.
BACA JUGA: Ingat ya, Rusak APK Diancam 2 Tahun Penjara
Kabid Pengembangan dan Sumber Daya Satpol PP Kota Surabaya Febri Aditya menyatakan, mayoritas pelanggaran terkait peletakan alat peraga kampanye (APK).
Masih banyak APK yang ditempelkan di gedung milik pemerintah, sarana publik, dan pepohonan.
BACA JUGA: Warga Beri Dukungan untuk Eddy Soeparno
Petugas satpol PP pun telah menindak pelanggaran tersebut. Penindakan biasanya dilangsungkan setiap Rabu.
Dia menjelaskan, untuk menindak pelanggaran, Bawaslu berkoordinasi dengan bakesbangpol linmas dan satpol PP.
BACA JUGA: Kampanye Pilpres 2019 Masih Sepi, Ini Penyebabnya
''Setiap menemukan pelanggaran, langsung kami kirim laporan ke Bawaslu untuk berkoordinasi. Selanjutnya baru kami tindak,'' kata Febri.
Dia melanjutkan, laporan bisa juga datang dari masyarakat. Sejauh ini satpol PP sudah menerima tiga pengaduan pelanggaran APK dari masyarakat.
Febri juga menemukan banyaknya fakta bahwa pihak ketiga seperti tim sukses calon anggota legislatif tidak memahami aturan kampanye.
Mereka masih menempelkan alat peraga di sembarang tempat. Kadang memanfaatkan lahan-lahan kosong.
Tak pelak, pemilik lahan pun protes. Sebab, caleg tidak meminta izin lebih dulu.
Di luar Rabu, penindakan juga bisa dilakukan. Ketika berpatroli dan menemukan pelanggaran, anggota satpol PP bisa langsung berkoordinasi dengan Bawaslu.
''Seperti Sabtu (3/11), saya berkeliling hampir seluruh wilayah Surabaya hingga larut malam,'' jelasnya. (nas/c15/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... GP Ansor Larang Atribut Kampanye di Hari Santri Nasional
Redaktur & Reporter : Natalia