HNW Dukung Sikap Menlu Retno Marsudi Tolak Propaganda Normalisasi dengan Israel

Selasa, 15 Desember 2020 – 15:37 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di diskusi Empat Pilar MPR beberapa waktu lalu. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang mengoreksi isu propaganda oleh media Israel (Jerusalem Post) soal kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel.

Hidayat meminta pemerintah konsisten menerapkan sikap politik luar negeri Indonesia, dengan membatalkan program calling visa warga Israel untuk masuk ke tanah air.

BACA JUGA: HNW: Pemberlakuan Kembali Calling Visa Israel Bertentangan dengan Empat  Pilar MPR RI

Menurut Hidayat, propaganda semacam itu perlu secara cepat ditanggapi, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah konsisten melaksanakan amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.

“Masyarakat internasional juga tahu bahwa Israel menjajah Palestina dan mengabaikan berbagai resolusi Dewan Keamanan / Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (DK/SU PBB) soal negara Palestina,” ujar Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (15/12).

BACA JUGA: Buka Calling Visa untuk Israel, Pemerintahan Jokowi Disebut Pengkhianat

Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Menlu Retno Marsudi mau menegaskan posisi Indonesia bahwa persoalan Palestina adalah jantung dari politik luar negeri Indonesia.

Menurut Hidayat, Menlu Retno seharusnya bisa memahamkan konsistensi sikap terhadap Palestina ini secara utuh kepada Presiden Jokowi dan menteri-menteri yang lain agar semua kompak satu kata dan sikap.

BACA JUGA: Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel, Ketua MPR: Trump Gegabah

“Sehingga tidak ada lagi kementerian (Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM membuka program calling visa untuk Israel), sehingga membuat kebijakan yang tidak sepenuhnya melaksanakan amanat konstitusi,” katanya.

Sosok yang karib disapa HNW ini menilai sikap itu perlu diimplementasikan oleh presiden atau jajaran kementerian lainnya, dengan menutup celah sekecil apa pun termasuk pembukaan kembali calling visa warga Israel untuk masuk ke Indonesia.

“Pemerintah harusnya juga membatalkan calling visa untuk warga Israel, sebagai bukti bahwa sikap politik luar negeri Indonesia memang benar-benar sejalan dengan amanat konsitusi,” pungkas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan II Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri) ini. (*/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler