jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi akan disalurkannya program makan bergizi gratis bagi peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.
HNW sapaan akrabnya mendorong pemerintah agar penyiapan makan bergizi gratis dikelola langsung oleh satuan pendidikan keagamaan, khususnya yang memang sudah memiliki dapur mandiri seperti di Pesantren.
BACA JUGA: Terima Aspirasi Wasilah, HNW Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru Madrasah
“Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (5/12).
Diketahui, untuk menyalurkan makan bergizi gratis Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.
BACA JUGA: Konon HNW PKS Pernah Membisiki Anies soal Opsi Membentuk Partai Politik, Begini Ceritanya
Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ini mendorong agar khususnya Pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.
Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya Pesantren.
BACA JUGA: Paskibraka Dilarang Memakai Hijab, HNW: Ini Harus Diusut
“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh Pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” sambungnya.
Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional, target program MBG adalah 82,9 juta jiwa.
Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.
Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali.
Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.
“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk Santri dan siswa Madrasah, sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Pilkada Batal Disahkan, HNW Apresiasi DPR yang Dengarkan Aspirasi Rakyat
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com