jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional alias UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mendukung rencana Mas Nadiem tersebut. Namun dengan sejumlah catatan.
BACA JUGA: Andai Mas Nadiem Dicopot dari Kursi Menteri, UN Tetap Diganti
"Kami mendukung dihapuskannya UN, tetapi tetap dengan catatan yang keras," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid usai Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu (15/12).
Hidayat mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan tersebut, menurut dia, membutuhkan kajian mendalam karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
BACA JUGA: Penjelasan dari Kemendikbud soal Keberanian Nadiem Makarim Mengganti UN
"Yang terpenting juga, adanya kebijakan-kebijakan itu dalam rangka mendukung serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan, sumber daya manusianya serta efek input maupun output-nya," kata Wakil Ketua MPR tersebut.
Menurut Hidayat, kalau UN dihapus, sebaiknya pemerintah menyiapkan alternatif evaluasi.
BACA JUGA: PGRI Ungkap Hasil Survei Pendapat Guru tentang UN
"Bukan UN sudah dihapus lalu pelajar malah semakin malas dan tidak termotivasi untuk belajar. Jadi, hadirkan alternatif yang bisa membuat pelajar Indonesia tumbuh serta tambah berkualitas," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo