HNW: Kami Lapor Yang Menistakan Agama, Tapi Tak Ada Tindaklanjut

Selasa, 19 Februari 2019 – 21:38 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Foto: dok. humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Hidayat Nur Wahid mengatakan, politisasi agama dilakukan kelompok-kelompok sekuler yang karena kepentingan politik seolah-olah menjadi agamis.

"Politisasi agama itu, agama dijadikan mainan politik yang ujungnya agama tidak dihormati, menjadi bulan-bulanan politik," ujar Hidayat Nur Wahid (HNW) pada diskusi mengangkat tema 'Politisasi Agama Era Jokowi?' yang digelar Seknas Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa (19/2).

BACA JUGA: Jokowi Menang Banyak di Debat Capres Karena 6 Hal Ini

HNW menyebut, kondisi yang terjadi saat ini tidak hanya politisasi agama semata, tapi juga ketimpangan dalam penegakan hukum.

Sebagai contoh, banyak dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan kubu oposisi ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini tidak juga ditangani.

BACA JUGA: Cerita Gubernur Irwandi soal Tanah Bermasalah Milik Prabowo di Aceh

"Berkali-kali Pak Fadli Zon laporkan, Bernardus Abdul Jabbar (Sekjen PA 212) laporkan, partai saya (PKS) juga melaporkan, kami lapor beragam hal yang menistakan agama, tokoh agama terkait kriminisalsi, pelecehan, tapi semua tidak ada tindaklanjut," ucapnya.

Kondisi yang ada, menurut  Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sangat tidak baik. Dia menegaskan pentingnya perbaikan dari hasil Pilpres 2019, di mana seorang calon presiden tidak cukup hanya menampilkan sosok seolah-olah agamis ketika ingin memperoleh dukungan suara dari umat Islam. Tapi harus mampu berperilaku Islami termasuk dalam kebijakan-kebijakan yang diambil saat berkuasa.

BACA JUGA: Silakan Pak Prabowo Lihat Langsung Kondisi Jalan Desa

"Jadi, harus adil, karena keadilan ini sekarang menjadi pertanyaan publik," katanya.

HNW mencontohkan aparat saat ini terkesan begitu gampang menahan pihak-pihak tertentu. Misalnya, di Sumatera Utara, menahan seseorang karena mengunggah foto editan, dimana menampilkan calon wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin menggunakan atribut sinterklas.

"Kami juga menolak kiai dikasih atribut sinterklas, tapi kalau itu dilakukan penangkapan, harusnya sudah beberapa tahun sebelumnya. Kiai Arifin Iham, Habib Rizieq, itu juga dipakaikan atribut sinterklas. Ada prosesnya? Enggak ada sama sekali," pungkas HNW.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sindiran Anak Amien Rais ke Jokowi soal Politisasi Agama dan Kriminalisasi Ulama


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler