jpnn.com, BANTUL - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid MA mengatakan banyak proses pencapaian kesepakatan dari para pendiri bangsa yang bisa ditiru generasi muda.
Hidayat mengatakan itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada acara Temu Tokoh Nasional/Kebangsaan, di Aula SDIT Kholid Bin Walid, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/12).
BACA JUGA: HNW: Pemberlakuan Kembali Calling Visa Israel Bertentangan dengan Empat Pilar MPR RI
Menurut Hidayat, pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sangat penting, karena salah satu tujuannya adalah menyegarkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap kesepakatan yang sudah dicapai para pendiri bangsa.
Terlebih lagi, ujar dia, dalam proses kesepakatan tersebut terdapat keteladanan yang bisa ditiru oleh masyarakat.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada Masyarakat Riau
Hidayat menjelaskan Ki Bagus Hadikusumo Perwakilan dari Muhammadiyah, misalnya, sempat mengusulkan dasar negara adalah Islam.
Alasannya, ungkap HNW, dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
BACA JUGA: Jokowi - Maruf Dedikasikan Diri Demi Cita-cita Pendiri Bangsa
Namun, lanjut dia, usulan tersebut tidak bisa diterima, dan ditampung dalam sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Usulannya tidak diterima, tetapi Ki Bagus Hadikusumo tidak sakit hati. Bahkan, bersama PB Muhammadiyah (kini PP Muhammadiyah) beliau mengusulkan Amanat Jihad, seperti halnya Resolusi Jihad dan membentuk Laskar Angkatan Perang Sabil untuk menghadapi Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia," jelas Hidayat.
Wakil ketua Majelis Syura PKS itu menambahkan Bung Karno juga demikian, meskipun Pancasila yang disampaikan pada 1 Juni tidak diterima, tetapi sang Proklamator Kemerdekaan RI itu tak pernah marah.
Bahkan, lanjut dia, Soekarno ikut menerima Pancasila 18 Agustus, dan tidak pernah mengungkit-ungkit perihal Pancasila 1 Juni apalagi memaksakannya.
"Dalam proses kesepakatan, itu semua berlaku bijaksana, tidak memaksakan pemikiran dan kehendaknya. Semua dilakukan semata-mata demi mempertahankan NKRI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945," kata Hidayat.
Nah, sosok yang karib disapa HNW itu mengatakan, keteladanan para pendiri bangsa ini patut dicontoh generasi muda agar sewaktu-waktu terdapat persoalan, mereka tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi mau mendengarkan dan menampung aspirasi orang lain demi kebaikan bersama.
Pada bagian lain, HNW berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember nanti dengan bersungguh-sungguh.
Menurut dia, caranya adalah ikut melakukan pemilihan dengan bijaksana supaya mendapatkan kepala daerah yang baik, bisa memimpin dengan adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Bukan malah menyia-nyiakan pilkada, atau tidak memanfaatkan hak pilih yang dimiliki secara bijaksana," ungkap HNW.
Dia menegaskan pilkada kali ini dilaksanakan dengan pembiayaan yang tidak kecil, di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum mereda sehingga berpotensi menciptakan klaster baru penyebaran corona.
"Konstitusi kita memberi mandat kepada seluruh rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Karena itu, mari kita pilih calon terbaik, bisa membawa daerah menuju perbaikan yang belum tercapai selama ini," ungkap HNW itu.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa pilkada langsung oleh rakyat merupakan buah dari reformasi.
Menurutnya, sama juga seperti pemilihan presiden, yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.
Sementara, sebelum reformasi, pilkada dilakukan secara tidak langsung atau dilaksanakan oleh DPRD.
Temu Tokoh Nasional/Kebangsaan kerja sama MPR RI dengan Koperasi Serba Usaha Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (KSU GEMI), itu dihadiri anggota MPR RI FPKS yang juga pembicara pendamping, Sukamta, anggota DPRD FPKS Kabupaten Bantul Sigit Nursyam Priyanto, serta pengurus KSU GEMI Nurwahidah. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy