jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan masih ada 17 juta DPT atau daftar pemilih tetap bermasalah.
"Angka yang menurut kami itu sangat besar," kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (9/4).
BACA JUGA: Panglima TNI Sebut Ada Pengganggu Pemilu, Siapa Sih?
Dia menjelaskan, pada Pilpres 2014 selisih kemenangan Jokowi atas Prabowo Subianto tidak lebih dari 18 juta suara. Nah, sekarang ini ada 17 juta DPT bermasalah. Tentu itu merupakan angka yang sangat besar.
Menurut Hidayat, upaya meminta perbaikan DPT ini bukan dalam rangka delegitimasi, tetapi justru menyelamatkan KPU.
BACA JUGA: Pesan Dewan Pers kepada Wartawan terkait Peliputan di Masa Tenang Pemilu 2019
(Baca dong, bos: Fahri Hamzah Minta KPU Umumkan DPT Pemilu)
Karena itu, Hidayat menilai KPU harus membuka diri dan transparan mengundang seluruh peserta pemilu, perwakilan capres dan cawapres, kelompok-kelompok dan LSM independen yang mengurus pemilu untuk duduk bersama.
BACA JUGA: Salim Segaf: Habib Rizieq Berharap PKS jadi Pemenang Pemilu 2019
Menurut dia, hal ini supaya persoalan DPT bisa selesai, dan tidak menghadirkan upaya yang mendelegitimasi KPU. Dia mengingatkan negara sudah menggelontorkan dana besar untuk kegiatan pemilu.
"Partai-partai sudah mempergunakan sumber daya, jangan sampai dirusak ketidakakuratan DPT yang jumlahnya sangat besar. Jadi, 17 juta suara itu sangat sangat besar," tuturnya.
Hidayat pesimistis KPU bisa menyelesaikan persoalan ini di tengah sisa waktu delapan hari menjelang pencoblosan 17 April 2019. Sebab, kata Hidayat, melihat dari perjalanan waktunya, persoalan ini sebenarnya sudah lama dikritik tetapi tidak tuntas-tuntas dan tak ada progress meyakinkan.
"Saya pesimistis, tetapi pesimistis itu tidak boleh kemudian KPU juga pesimistis. Seharusnya KPU bekerja keras menyelesaikan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Tambahkan Jumlah Pemilih untuk Pemilu 2019, Berikut Perinciannya
Redaktur & Reporter : Boy