jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal netralitas institusi yang dipimpinnya pada Pemilu 2019 menuai sorotan. Hadi diminta menjelaskan maksud pernyataan soal pengganggu Pemilu 2019.
“Pak Hadi perlu menjelaskan kategori siapa saja yang dimaksud mengacaukan Pemilu,” kata Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti dilansir Rmol, Selasa (9/4/2019).
BACA JUGA: 10 Panelis Untuk Debat Terakhir Pilpres 2019
Menurut Yudi, jika yang dimaksud Panglima TNI adalah protes rakyat atau kecurigaan rakyat terhadap KPU, itu bukan mengganggu Pemilu. Karena Pemilu itu miliknya rakyat dan bukan miliknya penguasa.
BACA JUGA: Jokowi Kembali Tegaskan TNI Harus Netral
BACA JUGA: Hasto Paparkan Keberpihakan Jokowi Saat Berkampanye di Maumere
Posisi TNI dalam hal ini harus netral, agar tidak dihukum dunia. Selain itu, justru TNI harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan rakyat termasuk hak pilih rakyat, jangan sampai dicurangi. Termasuk oleh Presiden sekalipun.
“Tolong pahami yang benar Pak Hadi. Kategorikan dan klarifikasi pernyataan anda, supaya jelas. Jangan sampai dunia internasional mencurigai akan ada indikasi atau rencana tindakan agresi dari oknum penguasa. Itu berarti melanggar hukum internasional,” kata Yudi.
BACA JUGA: Prabowo Mengumpat dan Gebrak Podium, Hasto: Makin Runtuh Martabatnya
Justru, lanjut dia, Panglima TNI harus bisa memastikan bahwa KPU tidak dimanfaatkan atau diperalat oleh kelompok tertentu, demi merusak kedaulatan rakyat dan negara.
Soal people power, sambung Yudi, itu juga hak rakyat yang sesuai konstitusi, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, jika memang terjadi manipulasi dalam Pemilu.
“Sekali lagi, Pemilu itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Bukan Presiden, Panglima TNI atau konglomerat,” tutupnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan netralitas TNI di Pemilu 2019. Bahkan jika ada pihak yang ingin merusak kondusifitas pesta demokrasi ini maka akan berhadapan dengan prajurit TNI.
Hal itu disampaikan Hadi di acara Latihan Penanggulangan Terorisme Satgultor TNI 2019 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (9/4/2019). Menurut Hadi, politik TNI adalah politik negara.
BACA JUGA: Anak Buah SBY: Lihat, Apakah TNI - Polri, ASN, BIN Netral?
“Saya Panglima TNI, didampingi kepala staf angkatan dan komandan pasukan khusus TNI menyatakan bahwa TNI dan jajaran siap mengamankan Pileg dan Pilpres 2019,” kata Hadi.
Ditegaskannya, prajurit TNI tidak akan berpihak pada kubu manapun yang berkontestasi dalam pemilu.
“Dan kami menekankan bahwa, politik TNI adalah politik negara. TNI netral dalam pileg dan pilpres 2019,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin merusak pesta demokrasi ini dan mengganggu NKRI akan berhadapan dengan TNI.
“Saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan mengganggu Bineka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI. Saya ulangi akan berhadapan dengan TNI. Ingat, TNI adalah bentengnya NKRI. NKRI, harga mati,” tegas Hadi.
Hadi berharap apa yang disampaikan prajurit TNI bisa dimengerti masyarakat dan bersama-sama menjaga agar Pemilu 2019 berjalan dengan kondusif. (rmol/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkampanye Bareng Jokowi, Kiai Maruf Baca Doa Lagi
Redaktur : Tim Redaksi