HNW Minta BSI Berpihak Umat dan Fokus Penyaluran UMKM

Rabu, 03 Februari 2021 – 15:00 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Foto: Humas MPR.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diluncurkan Presiden Jokowi dapat mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi umat, dengan meningkatkan keberpihakan kepada UMKM. 

Menurut Hidayat, salah satunya adalah melalui penyaluran kredit Bank Syariah Indonesia dan mempermudah mekanismenya.

BACA JUGA: Resmikan Bank Syariah Indonesia, Jokowi: Jangan Pikir Hanya untuk Umat Muslim Saja

Hidayat  mendorong BSI Indonesia tidak hanya mengejar target penyaluran 20 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia.

Namun menjaga agar minimal sama dengan capaian penyaluran UMKM oleh BRI Syariah yang mencapai 46 persen.

BACA JUGA: Bank Syariah Indonesia Diharapkan Bisa Memfasilitasi Seluruh Kebutuhan Pelaku Industri

Menurutnya, jika itu dijalankan maka ada potensi kredit untuk UMKM sebesar Rp 107 triliun.

“UMKM berkontribusi sekitar 60 persen terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap hingga 120 juta angkatan kerja. Namun, selama ini sebagian besar penyaluran kredit  ini diberikan kepada korporasi," kata Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/2).

BACA JUGA: Anggaran Bansos yang Dikucurkan Jokowi Berkurang, Hidayat Ingatkan Tri Rismaharini

Menurutnya, BSI harus menjadi koreksi atas ketidakadilan sosial ini, dengan menjadi terdepan dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit untuk UMKM, sebagai bukti keberpihakan pada rakyat dan umat.

"Dan sebagai pengamalan sila kelima dari Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia',” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) iti. 

Anggota Komisi VIII DPR ini mencatat, total aset Bank Syariah Indonesia mencapai Rp 239 triliun. Total pembiayaan Rp 156,5 triliun.

Menurutnya, jika hanya ditargetkan pembiayaan UMKM 20 persen, maka UMKM hanya mendapatkan alokasi Rp 31 triliun dibandingkan Rp 125 triliun untuk perusahaan besar atau korporasi.

Dia menegaskan hal ini tentu tidak mencerminkan keadilan yang diajarkan syariah Islam maupun Pancasila. 

Menurutnya, BSI seharusnya membangun kekhasan atau branding sebagai bank yang pro UMKM dan program kerakyatan.

Sebab,  para korporasi selama ini sudah diayomi oleh seluruh perbankan besar di Indonesia.

Sementara UMKM belum mendapatkan keadilan yang semestinya.

Karena itu, Hidayat berpendapat permintaan Muhammadiyah agar BSI menyalurkan 60 persen pembiayaan untuk UMKM patut dipertimbangkan serius dan ditindaklanjuti secara operasional. 

HNW sapaan akrab Hidayat menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar yang proporsi muslimnya lebih dari 80 persen penduduk.

Namun kontribusi perbankan syariah baru di angka 6,81 persen.

Tingkat inklusi keuangan syariah juga baru mencapai 9,10 persen. Tinngkat literasi keuangan syariah di angka 8,93 persen.

Kondisi tersebut merupakan indikator bahwa perbankan syariah selama ini belum menyentuh masyarakat kecil, yang dibuktikan dengan belum maksimalnya penyaluran untuk UMKM. 

“Bank Syariah Indonesia harus membuktikan terimplementasikannya nilai “syariah” yang dibawanya melalui keberpihakan kepada penyelenggaraan yang amanah kepada Umat. Ini penting agar mendapatkan kepercayaan rakyat dan umat, antara lain dengan memprioritaskan UMKM," kata HNW. 


Menurutnya, di tengah kondisi Keuangan negara yang bergantung kepada utang Luar negeri dan ekonomi bangsa yang mayoritasnya Muslim sedang sangat bermasalah, BSI diharapkan bisa menghadirkan kontribusi dan prestasi yang mengharumkan nama syariah.

Jangan sampai total aset yang besar yang dimiliki oleh BSI menjadi fitnah dan masalah di kemudian hari karena tidak amanat, tak berpihak pada pemberdayaan umat, dan terpaku dengan langkah yang sudah biasa dilakukan perbankan umum yakni keterlibatan khusus dengan Korporasi.

Menurut dia, itulah hal yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Karena bila demikian, tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional. 

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan PT Bank Syariah Indonesia, Senin (1/2) di Istana Negara.

Bank ini merupakan merger tiga bank syariah yang sudah ada sebelumnya, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. 

Ini kali pertama Presiden Indonesia meresmikan Bank dengan membawa nama syariah. (*/jpnn)

 

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler