jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengingatkan pemerintah dan DPR RI untuk tidak memprioritaskan jabatan tertentu dalam penyelesaian masalah honorer K2.
Disebutkan, 438.590 honorer K2 yang ada itu terdiri dari berbagai jabatan di antaranya tenaga pendidik dan kependidikan, kesehatan, administrasi, penyuluh, dan lain-lain.
BACA JUGA: Respons Ketum Forum Honorer atas Hasil Rapat Gabungan di DPR
"Kesemuanya butuh kebijakan pemerintah yang adil dan bijaksana. Jadi jangan hanya profesi tertentu," ujar Titi kepada JPNN, Selasa (5/6).
Dia mengungkapkan ada kekhawatiran honorer K2 bila pemerintah hanya mengutamakan tenaga kesehatan dan guru. Sementara di K2 yang terbanyak adalah tenaga administrasi.
BACA JUGA: Menkeu Harus Disayang-sayang Demi Honorer K2
BACA JUGA: Menkeu Harus Disayang-sayang Demi Honorer K2
"Kalau hanya guru dan tenaga kesehatan ya enggak adil. Jumlah mereka kan enggak banyak juga," tambah Koordinator Daerah FHK2I Maluku Utara Said Amir.
BACA JUGA: 2.071 Honorer K2 Kemenag Tunggu Penetapan NIP CPNS
Said menuturkan banyak honorer K2 terutama tenaga administrasi yang gelisah. Mereka waswas bila tidak diakomodir dalam penyelesaian status honorer K2.
"Dalam raker yang disebut-sebut hanya guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga administrasi enggak. Kalau mau menyelesaikan harusnya seluruhnya jangan dipilih-pilih," cetusnya.
Dengan mengakomodir seluruhnya, tambah Said akan membuat penanganan honorer K2 tidak setengah-setengah. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 42.539 Honorer K2 Kemenag Belum Diangkat jadi CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad