jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang kembali bersuara mengenai dugaan adanya mafia honorer menjelang pengangkatan jutaan tenaga non-ASN menjadi PPPK.
Junimart mendesak seluruh Kantor Regional BKN untuk memverifikasi secara ketat seluruh pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes PPPK 2023.
BACA JUGA: Senayan Khawatir Pengangkatan Honorer jadi PPPK Deadlock, Banyak Masalah Rumit
Dia berharap BKN selaku Panselnas CASN jangan sampai kebobolan hingga ada honorer bodong lulus seleksi PPPK 2023.
Pasalnya, Junimart menduga ada mafia tenaga honorer yang mengambil kesempatan dalam penerimaan seleksi CPNS maupun PPPK.
BACA JUGA: Siapa Pewawancara Seleksi PPPK 2023? Oh, Ternyata
Anggota Fraksi PDIP di DPR RI itu dengan tegas meminta pemerintah, termasuk masing-masing Kantor Regional BKN untuk melakukan verifikasi serta pengawasan ketat.
“Saya telah menyampaikan beberapa kali kepada Menteri PAN-RB supaya dilakukan investigasi audit, bekerja sama dengan BPKP. Kasus mafia tenaga honorer ini harus segera ditangani,” kata Junimart kepada Parlementaria, seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Regional VI BKN Medan, Jumat (1/12), dikutip dari situs resmi DPR RI.
BACA JUGA: Honorer Teknis Lulusan SMA Bakal Diangkat PPPK, Diusulkan Prioritas 2024 Tanpa Tes
“Laporan yang masuk bahwa tenaga honorer yang diajukan ke pusat ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansinya. Ini pun menjadi catatan untuk Kantor Regional BKN untuk bantu memverikasi serta mengawasi secara ketat jangan sampai terjadi hal seperti ini,” sambung Junimart.
Junimart mengatakan, para mafia tenaga honorer tu melancarkan aksinya seperti sebuah sindikat. Sehingga, hal ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas.
“Verifikasi tenaga honorer ini sangat penting karena mafia tenaga honorer pastilah sebuah sindikat yang aksinya dilancarkan oleh banyak pihak. Ini adalah sebuah pelanggaran dan jelas harus segera ditindak. Kami minta segera lakukan investigasi, tindak tegas pelaku serta oknum-oknum terlibat.”
Aksi mafia honorer, kata dia, membuat para honorer asli merasa khawatir data mereka diganti dengan para honorer titipan atau fiktif.
"Dan ini sudah terjadi pada beberapa daerah. Jadi, semestinya atas nama A tetapi diganti orang lain, dengan masa kerja sudah puluhan tahun padahal dia tidak pernah menjadi tenaga honorer. Saudara Menteri, itu fakta di lapangan dan bisa dikroscek juga,” paparnya.
Jumlah Honorer 5,3 Juta?
Saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Anas, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, Rabu (13/9), Junimart sudah bicara kencang soal mafia honorer.
"Saya menyampaikan laporan dari aspirasi yang saya terima, dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui link website haloJG.id/lapor, yang jumlahnya 3.000.389 tenaga honorer,” kata Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
Dikatakan, data tenaga honorer yang sebelumnya telah terdaftar di KemenPAN RB sudah 2,3 juta bakal bertambah lagi.
“Jadi, kalau 2,3 juta ditambah 3 juta, jadi, totalnya 5,3 juta itu, Pak Menteri," kata Junimart. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu