jpnn.com, JAKARTA - Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia menilai kebijakan penghapusan honorer sebagaimana tertuang dalam satu poin di SE MenPAN-RB tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pusat dan Daerah akan berdampak luas.
Era Era Hia mengatakan, dampak kebijakan tersebut bukan hanya terhadap honorer itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas.
BACA JUGA: Kuota PPPK 2022 Hanya 721, Guru Lulus PG 3 Ribu Lebih, Lainnya Masuk Keranjang? Oh
"Saya ngeri membayangkan kalau sampai kebijakan penghapusan honorer ini dilakukan," kata Wabup Era kepada JPNN.com, Kamis (7/7).
Pria kelahiran 19 Februari 1974 itu mengatakan, salah satu dampak yang akan terjadi adalah angka pengangguran makin tinggi.
BACA JUGA: Bang Yos Heran dengan Kebijakan Penghapusan Honorer, Apa Makna Otda?
Ketika pengangguran tinggi, tingkat kriminalitas akan terdongkrak sehingga stabilitas keamanan dan sosial terganggu.
Belum lagi, penghapusan honorer akan menyebabkan tingkat kemiskinan makin tinggi.
BACA JUGA: 5 Poin Omongan Nathalie Holscher, Paling Bikin Penasaran yang Terakhir, Ya Ampun
Saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Barat mencapai angka 26,42 persen.
Jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,49 persen Sumut. Juga secara nasional sebesar 9,71 persen.
"Bukan hanya Nias Barat yang sangat dilematis menghadapi ini, tetapi daerah lainnya juga, makanya harus ada solusi sebelum "bencana" besar terjadi," tuturnya.
Dikatakan, Kabupaten Nias Barat tengah menghitung jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dan anggaran.
Jika melihat pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp 17 miliar akan sulit bagi Pemkab Nias Barat mengalihkan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), apalagi outsourcing.
PPPK dan outsourcing, kata Wabup Era, paling dihindari Pemda karena menimbulkan biaya tinggi.
Bagi daerah miskin seperti Nias Barat, berat memilih jalan tersebut karena harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara, lanjutnya, belum banyak industri yang beroperasi di Nias Barat.
Para lulusan perguruan tinggi langsung bekerja sebagai honorer karena itu satu-satunya tempat yang bisa menampung mereka.
"Indomaret dan Alfamart saja enggak ada lho di Nias Barat, apalagi industri. Makanya jadi honorer itu satu-satunya solusi mengatasi pengangguran," terangnya.
Atas dasar itulah Wabup Era mengusulkan agar 3.000 honorer yang ada di Nias Barat diangkat PNS.
Jangan dialihkan ke PPPK atau outsourcing karena anggaran Pemda tidak cukup.
Wabup Era menegaskan, permintaannya itu tidak muluk-muluk. Nias Barat ditetapkan lewat Keppres sebagai daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) dan masuk daerah miskin. Sudah sepantasnya diberikan kebijakan khusus.
"Kalau tiga ribu honorer di Nias Barat tidak bisa diangkat PNS, untuk apa Keppres itu. Semoga pemerintah bisa mengabulkan permintaan kami," pungkas Wabup Era Era Hia. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad