Honorer Guru Negeri Dukung Moratorium dari Pelamar Umum

Jumat, 04 November 2011 – 14:10 WIB
JAKARTA - Hasil reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, ternyata ikut dimonitor Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI)Organisasi yang mewadahi honorer guru sekolah negeri ini telah menggelar pertemuan khusus se-Jawa guna menentukan sikap politiknya.

"Akhir Oktober lalu, kami telah mengadakan pertemuan di Sragen, Jateng

BACA JUGA: TKI Terlantar di Rumah Sakit Hongkong, DPR akan Panggil Menakertrans

Dalam pertemuan tersebut melahirkan sebuah keputusan yang diberi nama Resolusi Sukowati," kata Alif Purnomo, ketua sekaligus Juru bicara PHSNI, Jumat (4/11).

Resolusi tersebut berisikan empat hal utama
Pertama, sikap dukungan PHSNI secara kritis dan bersyarat terhadap kepemimpinan MenPAN & RB yang baru

BACA JUGA: PHSNI Minta Menpan&RB Segera Selesaikan Honorer Tertinggal

Kedua, dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan moratorium (penghentian sementara) dalam penerimaan PNS dari jalur umum
Ketiga, desakan kepada pemerintah untuk membuat solusi  permanen dalam bentuk payung hukum tentang keberadaan honorer di Indonesia

BACA JUGA: Mahfud Minta Pengadilan Tipikor Daerah Dibubarkan

Keempat, tuntutan kepada menteri baru agar memberikan jaminan kepada mereka yang saat ini telah bekerja secara honorer di instansi pemerintah untuk diangkat PNS tanpa tes.

“Jika menteri baru tapi program lama, itu sama saja sia-siaKasihan SBY sudah reshuffle, tapi tidak ada perubahanKami menantang Pak Azwar  untuk segera mengumumkan program kerjanya, di antaranya adalah solusi terobosan terhadap negosiasi honorer dengan pemerintah yang di masa lalu telah membeku," ujar alumni Universitas Indonesia ini.

Persoalan honorer, lanjut Alif, tidak akan selesai kalau pemerintah hanya menggunakan pendekatan gaya fire fighter (pemadam kebakaran) seperti saat iniArtinya pemerintah  menyelesaikan masalah hanya setelah muncul kobaran api.

"Jangan nanti ada tuntutan dan demonstrasi di mana-mana, baru pemerintah bergerak," pungkasnya. 

Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan gaya developer, yakni dengan membuat perencanaan dan perhitungan yang matang. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud: Koruptor Tak Bisa Ditoleransi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler