"Akhir Oktober lalu, kami telah mengadakan pertemuan di Sragen, Jateng
BACA JUGA: TKI Terlantar di Rumah Sakit Hongkong, DPR akan Panggil Menakertrans
Dalam pertemuan tersebut melahirkan sebuah keputusan yang diberi nama Resolusi Sukowati," kata Alif Purnomo, ketua sekaligus Juru bicara PHSNI, Jumat (4/11).Resolusi tersebut berisikan empat hal utama
BACA JUGA: PHSNI Minta Menpan&RB Segera Selesaikan Honorer Tertinggal
Kedua, dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan moratorium (penghentian sementara) dalam penerimaan PNS dari jalur umumBACA JUGA: Mahfud Minta Pengadilan Tipikor Daerah Dibubarkan
Keempat, tuntutan kepada menteri baru agar memberikan jaminan kepada mereka yang saat ini telah bekerja secara honorer di instansi pemerintah untuk diangkat PNS tanpa tes.“Jika menteri baru tapi program lama, itu sama saja sia-siaKasihan SBY sudah reshuffle, tapi tidak ada perubahanKami menantang Pak Azwar untuk segera mengumumkan program kerjanya, di antaranya adalah solusi terobosan terhadap negosiasi honorer dengan pemerintah yang di masa lalu telah membeku," ujar alumni Universitas Indonesia ini.
Persoalan honorer, lanjut Alif, tidak akan selesai kalau pemerintah hanya menggunakan pendekatan gaya fire fighter (pemadam kebakaran) seperti saat iniArtinya pemerintah menyelesaikan masalah hanya setelah muncul kobaran api.
"Jangan nanti ada tuntutan dan demonstrasi di mana-mana, baru pemerintah bergerak," pungkasnya.
Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan gaya developer, yakni dengan membuat perencanaan dan perhitungan yang matang. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud: Koruptor Tak Bisa Ditoleransi
Redaktur : Tim Redaksi