jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) kembali mengingatkan dan meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus berbasis afirmasi berdasarkan usia dan masa kerja untuk menyelesaikan masalah honorer secara nasional. FHI juga mendorong pemerintah untuk mencarikan solusi bagi tenaga bidan PTT yang sampai hari ini belum ada solusi pemerintah.
"FHI meminta pemerintah untuk menindak-lanjuti hasil RDP Komisi II DPR dengan MenPAN-RB beberapa waktu lalu, yakni mengangkat tenaga honorer menjadi PNS khususnya yang tidak lolos K2 karena banyaknya honorer bodong yang lolos seleksi," kata Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi kepada JPNN.com, Selasa (3/2).
BACA JUGA: Tiba di Bareskrim, BW Bungkam Ditanya Wartawan
Lanjut Hasbi, pemerintah seharusnya tidak mundur ke belakang dan berkutat saling menyalahkan pemerintah daerah serta pusat. Tetapi alangkah baiknya mencarikan solusi dalam kebijakan khusus dan ke depan carut marutnya permasalahan tenaga honorer ditata dalam UU ASN dan PP PPPK agar diperoleh standarisasi serta kompetensi yang jelas baik pemerintah daerah maupun pusat.
"Jika pemerintah tidak ada langkah-langkah konkret dan nyata dalam menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer maka tidak tertutup kemungkinan terjadi mogok massal tenaga honorer secara nasional. Jika ini terjadi akan berdampak pada pelayanan publik, baik itu guru, medis, teknis, operator," bebernya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: BW Mengaku Siap Ditahan, Asalkan...
BACA JUGA: Demokrat Pastikan Bantuan Hukum buat Sutan Bathoegana
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kembali Periksa Petinggi Bareskrim untuk Komjen Budi
Redaktur : Tim Redaksi