jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara (Malut) Said Amir menilai sikap Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi telah membuat gaduh honorer se-Indonesia.
Yang dimaksud adalah sikap Unifah mendukung opsi dari pemerintah aar honorer K2 di atas usia 35 tahun menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), itu pun lewat mekanisme tes.
BACA JUGA: Kok PB PGRI tak Desak Presiden Segera Sahkan Revisi UU ASN?
PB PGRI dinilai tidak melakukan koordinasi dengan pengurus propinsi dan kabupaten/kota. Selayaknya organisasi, harusnya kata Said, pengurus pusat mendengar masukan dari pengurus PGRI di daerah-daerah.
Jangan ambil putusan sendiri dan tidak memikirkan dampak yang terjadi di daerah-daerah.
BACA JUGA: Honorer K2 Kembali Pertanyakan Sikap Ketum PB PGRI
"Kami honorer H2 baik itu guru, tenaga kesehatan, kependidikan serta tenaga teknis administrasi lainnya mengutuk keras apa yang diusulkan PGRI pusat ke pemerintah pusat agar honorer K2 tua menjadi PPPK," kata Said kepada JPNN, Kamis (25/10).
BACA JUGA: Honorer K2 Mogok Mengajar karena Kecewa dan Marah
Bagi honorer K2, lanjutnya, PNS harga mati. Negara harus menghargai pengabdian honorer K2. Bukan justru melihat honorer K2 dengan sebelah mata.
Honorer K2 adalah anak bangsa yang butuh penghidupan layak. Honorer K2 juga bukan hewan peliharaan.
BACA JUGA: Kok PB PGRI tak Desak Presiden Segera Sahkan Revisi UU ASN?
BACA JUGA: Bu Uni: Draf PP PPPK Ada Jalur Khusus Guru Honorer K2 Tua
Honorer K2 mendesak Ketum PB PGRI Unifah menarik sikap dukungannya atas opsi honorer K2 menjadi PPPK.
“Kalau tidak semua PGRI di daerah akan memberi mosi tidak percaya ke pada PB PGRI sebagai induk profesi guru," tutupnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koordinator Honorer K2 Kalbar: Kami Mendukung Pak Prabowo
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad