jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Nurbaiti mengungkapkan kekecewaan mereka pada PB PGRI. Kalau memang PB PGRI merasa mau memperjuangkan para honorer, bukan hanya guru saja tapi juga profesi yang lain.
Dia membandingkan dengan masa kepimpinan almarhum Sulistyo saat menjadi ketum PB PGRI.
BACA JUGA: Honorer K2 Mogok Mengajar karena Kecewa dan Marah
"Almarhum Pak Sulistiyo berjuang bersama honorer K2. Beliau tidak pernah membedakan profesi. Semua beliau rangkul. Dan masih ingat di benak saya waktu MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi menawarkan kontrak buat honorer dengan penghasilan UMR dengan tegas almarhum menolak," kata Nurbaiti kepada JPNN, Kamis (25/10).
Sikap Sulistyo kala itu, lanjut Nurbaiti, tegas bahwa karena pengabdian honorer K2 sudah lama, maka honorer harus PNS. Begitu posisi ketum PB PGRI berganti, sekarang berbalik jauh dari cita cita almarhum.
BACA JUGA: Koordinator Honorer K2 Kalbar: Kami Mendukung Pak Prabowo
"Justru organisasi yang kami anggap rumah kami malah meminta kepada pemerintah untuk menjadikan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Gagal paham sepertinya," cetusnya.
BACA JUGA: Janji Terus Perjuangkan Guru Honorer K2
Yang honorer tahu, lanjut Nurbaiti, kalau sudah jadi PPPK tidak bisa lagi jadi PNS. Karena jelas di UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya ada dua jenis ASN yakni PNS dan PPPK.
BACA JUGA: Bu Uni: Draf PP PPPK Ada Jalur Khusus Guru Honorer K2 Tua
Nurbaiti meminta PB PGRI yang saat ini dipimpin Unifah Rosyidi berhenti bersandiwara. Kenyataannya pengurus PGRI provinsi juga setuju kalau honorer K2 jadi PNS.
"Saya bingung dan bertanya-tanya apakah keputusan PB PGRI diambil atas kesepakatan bersama atau hanya orang tertentu saja. Ini yang harus diklarifikasi," tegasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengapa PB PGRI tak Setuju Honorer K2 Mogok Mengajar?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad