jpnn.com, KUDUS - Tenaga honorer K2 Kudus, Jateng, mengungkap adanya honorer K2 bodong alias siluman ikut seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Beberapa waktu lalu tenaga honorer K2 yang asli lapor ke Bupati Kudus M Tamzil, meminta data honorer K2 dikaji lagi.
Hal tersebut dibenarkan Bupati Kudus M Tamzil. Dia mengatakan, beberapa tenaga honorer yang menyatakan asli, memberikan laporan bahwa masih ada honorer K2 siluman yang ikut perekrutan PPPK.
BACA JUGA: Bhimma Klaim Mayoritas Honorer K2 Ingin Jokowi Satu Periode Saja
”Saya langsung koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus. Tujuannya untuk membuat surat ke BKN, agar memeriksa kembali data base tenaga honorer yang sebelumnya sudah dimasukkan sejak 2014. Sambil melampirkan data-data temuan K2 siluman,” ungkapnya.
BACA JUGA: Yang Merasa sebagai Honorer K2 Bodong, Siap – siap Saja ya
BACA JUGA: Yang Merasa sebagai Honorer K2 Bodong, Siap – siap Saja ya
Dia mengatakan, surat untuk BKN sudah dikirim. Kini menunggu keputusan. Sebab, semua data base untuk pendaftaran PPPK dari pusat, pemerintah kabupaten (pemkab) hanya mengusulkan kebutuhan formasi.
Terpisah, salah satu tenaga honorer K2 asli yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan, kalau perekrutan PPPK tak hati-hati, kejadian 2014 bisa terulang lagi. Mereka yang sudah dianggap teranulir, masih bisa menjadi PPPK.
BACA JUGA: Kepala BKPP Janji Semua Honorer K2 yang Lulus PPPK Bakal Diangkat
”Kami yang ikut seleksi dulunya sekitar 210 orang K2, tapi di dalamnya ada K2 siluman sekitar 83 orang. Mereka dulu (perekrutan CPNS 2014, Red) hampir lolos sebagai CPNS. Tapi, setelah kami protes dengan berjuang sampai tuntas, hasilnya mereka teranulir. Memang mereka masih pegang kartu tes zaman dulu. Jadi, untuk pendaftaran PPPK bisa masuk, karena data base di BKN masih terdaftar,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, kalau hasilnya pemkab tidak bisa mengatasi, tindakan seperti 2014 bakal terulang lagi. Kasihan yang honorer K2 asli selalu dikalahkan dengan K2 siluman.
BACA JUGA: Bhimma Klaim Mayoritas Honorer K2 Ingin Jokowi Satu Periode Saja
Kabid Pengembangan dan Diklat BKPP Tulus Yatmika, mengatakan, seperti yang sudah disampaikan bupati, BKPP sudah mengirimkan surat perihal data base tenaga honorer K2 ke BKN.
”Yang punya data base memang BKN. Kami melaksanakan perintah Bupati Kudus M. Tamzil untuk melakukan pengecekan. Detailnya kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut,” tegas Tulus. (san/lin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Selesaikan Dulu Masalah Honorer K2
Redaktur & Reporter : Soetomo