jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa para honorer K2 yang sampai sekarang terus berjuang untuk bisa diangkat menjadi PNS, merupakan korban kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat.
"Sementara ini dari hasil rapat kerja yang kami lakukan dengan Menpan RB, sebetulnya saya menyimpulkan, bapak-bapak dan ibu-ibu honorer K2 ini adalah korban dari dua hal," kata Doli dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk "Revisi UU ASN Jangan jadi 'PHP' Honorer K2" di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).
BACA JUGA: Kalau Begitu Wajar Honorer K2 Khawatir Kena PHP Lagi
"Pertama, (akibat) ketidakpatuhan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan," kata politikus Golkar itu.
Kedua, para honorer K2 menurutnya korban dari tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga saling lempar tanggung jawab.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Lengkap Fadli Zon tentang Nasib Honorer K2
"Jadi pernah ada kebijakan ditetapkan SK-nya keluar dari pemerintah pusat, tapi yang menanggung gajinya adalah pemerintahan daerah. Ini saya kira jadi problem-problem yang makin lama semakin menumpuk dan tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Ledakan di Monas, Pengamanan Istana Diperketat?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam