jpnn.com, JAKARTA - Massa honorer K2 (kategori dua) DKI Jakarta menyiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang sekaligus mogok massal, yang akan digelar Rabu, 26 September.
Koordinator Honorer K2 DKI Jakarta Nurbaiti mengatakan, dalam aksi yang akan diikuti sekitar 2.000 honorer K2 lintas instansi ini, ada tuntutan utama yang disuarakan yaitu minta SK Gubernur. Selama ini status mereka tidak jelas apakah masuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau tidak.
BACA JUGA: Prabowo: Tunda Rekrutmen CPNS 2018, Tuntaskan Honorer K2
Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT bahkan setara PNS.
"Kami minta di-SK-kan gubernur agar bisa menikmati kesejahteraan yang dirasakan PTT," ujar Nur, sapaan karib Nurbaiti kepada JPNN, Kamis (20/9).
BACA JUGA: Korda Honorer K2: Demi Mendapat Keadilan, Kami Lakukan Aksi
Tuntutan lainnya adalah meminta gubernur dan DPRD mendukung perubahan status honorer menjadi PNS.
Selama ini honorer K2 bersinergi dengan anggota DPRD melalui Pansus K2 berupaya meminta Pemprov DKI agar memasukan data-data mereka ke dalam Sistem Kepegawaian DKI. Dengan demikian mereka bisa masuk bagian Kepegawaian Tidak Tetap DKI ( PTT DKI).
BACA JUGA: Guru Honorer K2 Mogok Mengajar, Jangan Anggap Remeh!
BACA JUGA: Prabowo: Tunda Rekrutmen CPNS 2018, Tuntaskan Honorer K2
"Sembari menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara selesai kami minta pengakuan dari gubernur Jakarta. Ini agar ada pemerataan kesejahteraan di kalangan pegawai non PNS," tandas pengurus pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I). (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 mau Enggak Ajukan Judicial Review ke MK?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad