jpnn.com, JAKARTA - Rencana honorer kategori dua (K2) menggelar aksi demo besar-besaran membuat sejumlah kepala daerah bereaksi.
Beberapa kepala daerah meminta honorer K2 tidak berdemonstrasi.
BACA JUGA: Ini Rencana Honorer K2 Jika Demo 15 Oktober Gagal Beri Hasil
Namun, permintaan itu dianggap angin lalu oleh honorer K2.
"Saya mendapat laporan dari korwil-korwil, sejumlah kepala daerah maupun kepala dinas pendidikan meminta tidak ada aksi demo. Bagi kami, ini permintaan yang lucu," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (2/10).
BACA JUGA: Honorer K2 Siapkan 600 Ribu Surat Terbuka untuk Jokowi
Dia menambahkan, bupati, wali kota maupun kadisdik bisa saja melarang demo bila mereka serius memperjuangkan nasib honorer K2.
"Ya lucu minta honorer K2 jangan aksi sementara tidak ada solusinya. Kalau Pak Bupati dan Pak Wali nggak mau mengangkat kami jadi CPNS, ya, jangan minta kami untuk tidak demo," imbuhnya.
BACA JUGA: Bulan Ini, Revisi UU ASN Dibahas Baleg
Dia pun mengimbau seluruh kadisdik serta kepala daerah mendukung perjuangan honorer K2.
Terutama dukungan agar Badan Legislasi dan pemerintah segera membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kami butuh payung hukum untuk pengangkatan CPNS. Kami tidak minta diangkat sekaligus tapi bertahap sesuai kekuatan anggaran negara," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Minta Pemprov DKI Dahulukan Pegawai Honorer
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad