jpnn.com - JAKARTA – Misi honorer kategori dua (K2) dalam aksi 10 Februari mendatang tidak lagi menyasar kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Bagi mereka MenPAN-RB tidak punya taji lagi dan tidak bisa diandalkan. Yang disasar kini adalah Presiden Joko Widodo.
“MenPAN-RB hanya pembantu presiden saja. Tanggung jawab penyelesaian K2 ada di tangan presiden,” tegas Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (31/1).
BACA JUGA: Kisah Mengharukan dari Keluarga Pelaku Bom Starbucks
Dengan tanggung jawab tersebut, menurut Titi, presiden harus membuat regulasi pengangkatan CPNS dari honorer K2. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi lantaran ratusan ribu honorer K2 sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
“Potret-potret pengabdi pendidikan khususnya, banyak ditangani honorer K2. Ketika honorer K2 dihentikan, akan menjadi potret buram pendidikan di Indonesia,” tandasnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Meski Kaki Hancur Kena Bom, WNA Belanda Tetap Cinta Indonesia
BACA JUGA: Dapat Penghargaan, AKBP Untung Punya Satu Permintaan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Pelaku Bom Starbucks: Kami Minta Maaf pada Masyarakat Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi