jpnn.com, TERNATE - Para Honorer Kategori Dua (K2) belum mendapat kepastian terkait keinginannya agar bisa diangkat menjadi CPNS.
Hasil konsultasi I DPRD Kota Ternate, Malut, dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Jakarta, Jumat (19/1), hanya diperoleh informasi bahwa sesuai aturan yang masih berlaku, honorer K2 harus ikut tes untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
BACA JUGA: ADKASI Bahas Nasib Honorer K2 dengan Mendagri, Ini Usulannya
Anggota Komisi I Junaidi Bahrudin menjelaskan maksud dan tujuan konsultasi yang dilakukan kemarin untuk mempertanyakan nasib honorer K2.
"Tujuan konsultasi kami adalah pertama, menindaklanjuti hasil aspirasi dari sejumlah masyarakat dan LSM soal nasib honorer K2. Karena kami Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ingin mendapatkan informasi langsung soal masalah ini dari Kemenpan-RB. Kedua, soal kuota penerimaan CPNS sekaligus farmasi CPNS, karena memang di daerah kami PNS masih menjadi primadona," ungkapnya.
BACA JUGA: Ketum Forum Honorer K2 Pastikan Tidak Ada Pungli
Dalam pertemuan itu, Kasubag Pelayanan Informasi dan Pengaduan Internal Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Wasito mengatakan bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini regulasi yang mengatur honorer K2 masih menggunakan regulasi lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012.
"Honorer diberikan kesempatan untuk tes satu kali, bagi honorer yang lulus juga diproses sebagai PNS. Tetapi di situ tidak ada amanat bagi honorer yang tidak lulus akan diproses selanjutnya untuk menjadi PNS. Kecuali sudah ada peraturan pemerintah yang baru lagi untuk menyelesaikan honorer yang tidak lulus baru kita tindaklanjuti. Tetapi, sampai sekarang belum ada regulasi yang baru," jelasnya, seperti dilaporkan Malut Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Baleg Bentuk Pos Pengaduan Honorer K2
Menurut Wasito, permasalahan honorer K2 itu bisa dikomunikasikan langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
“Jadi, K2 ini sebenarnya, kalau kita melihat dasarnya atau secara klasifikasi honorer K2 itu diberikan kesempatan untuk tes (kompetisi) sesama honorer. Namun pada saat ini belum tersedia," ujarnya.
Syarat untuk menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (3K), kata dia, harus melalui tiga tahapan, yakni harus lulus tes administrasi, tes kompetensi dasar dengan sistem CAT, dan tes kompetensi bidang.
"Tes kompetensi bidang itu, dengan tujuan mengkroscek kompetensi CPNS terhadap bidang atau jurusan yang dilamar," tutup Wasito. (cr-05/jfr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Titi Tantang Pemerintah Pecati Saja Honorer K2
Redaktur & Reporter : Soetomo