jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih memastikan tidak ada pungli di forum yang dia pimpinnya itu.
Kalaupun ada pungutan, jumlahnya tidak seberapa dan merupakan kesepakatan bersama.
BACA JUGA: Baleg Bentuk Pos Pengaduan Honorer K2
"Saya selalu mengimbau dan mengingatkan kepada semua korwil FHK2I bahwa perjuangan tentu harus ada pos keuangan agar forum berjalan. Kami ada AD/ART forum yang untuk sumber keuangan dari anggota dan donatur yang tidak mengikat," terang Titi kepada JPNN, Kamis (18/1).
Pernyataan Titi menanggapi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang akan membentuk pos pengaduan honorer kategori dua (K2). Posko dibuat sebagai respons atas banyaknya pengaduan yang masuk terkait pungutan liar.
BACA JUGA: Titi Tantang Pemerintah Pecati Saja Honorer K2
"Jadi kami menerima laporan dari honorer kalau mereka dimintakan uang oleh oknum-oknum pengurus forum. Kalau tidak kumpul duit, nama honorernya tidak akan dimasukkan ke dalam database," terang Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Kamis (18/1).
Titi memastikan, besaran iuran Titi tidak membebani anggota. Selain itu tidak ada paksaan. Contohnya di Kabupaten Banjarnegara hanya Rp 500 per bulan per anggota.
BACA JUGA: Kalau Semua Honorer Diangkat CPNS, Jebol APBN!
"Sepanjang ada kesepakatan dan tidak ada paksaan kenapa harus dipertanyakan. PGRI saja yang organisasi PNS juga ada iuran. Yang penting wajar tidak memberatkan," ucapnya.
Mengenai batas maksimal iuran, Titi menyebutkan, semuanya diserahkan kepada masing-masing. Kalau ditentukan asumsinya 440 ribu honorer K2 terus dikali sekian rupiah, akan menimbulkan praduga FHK2I pusat banyak uang. Padahal tidak begitu, iuran ke pusat kalau ada agenda ke Jakarta saja.
Itu pun, tambah Titi, tidak ada paksaan ke korwil. "Sekali lagi ini forum perjuangan jadi tidak ada paksaan. Yang ada hanya kesepaktan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sampai Honorer Bodong Diangkat jadi CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad