jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Ahmad Saifuddin menilai ada perbedaan mencolok antara misi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekarang dengan yang dulu.
Di era kepemimpinan almarhum Sulistyo, PB PGRI sangat getol memperjuangkan guru honorer K2 menjadi PNS. Visi misi itu berubah di era Unifah Rosyidi yang lebih memilih menjadikan guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Bicara Guru Honorer, Ketum PGRI Kaitkan UU ASN dengan SBY
"PGRI dulu era almarhum Pak Sulistyo dengan sekarang sangatlah bumi langit. Sejak awal kami berjuang murni tujuan utama tanpa bersinggungan langsung dengan politik praktis. Jika ada yang mengklaim, itu sebatas upaya komunikasi dalam kerangka perjuangan. Bukan bermain politik," kata Ahmad kepada JPNN, Selasa (11/12).
Dia menyebutkan, nasib honorer justru dijadikan bahan politik pihak-pihak yang punya kepentingan jabatan di dalamnya. Akirnya honorer yang kena getah.
BACA JUGA: Heran, untuk Honorer K2 Selalu Dibilang tak Ada Uang
"Orang tua (PGRI) harusnya menolong, bukan justru sebaliknya. Akhirnya kami tahu, siapa bermain, akan dapat apa," ucapnya.
Lahirnya PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK bukan karena sebab. Inilah yang menurut Ahmad yang diperjuangkan FHK2I tapi justru orang lain justru dapat panggung.
BACA JUGA: Politikus Gerindra Beber Pasal Jebakan di PP PPPK
Dia heran ketum PB PGRI melempar masalah honorer merupakan peninggalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pernyataan itu dinilai naif dan sangat tidak bijak diucapkan seorang ketum organisasi guru yang terhormat. Di sisi lain semakin jelas siapa, punya niat apa.
Seharusnya kata Ahmad, PGRI fokus memperjuangkan honorer 35 tahun ke atas jadi PNS dengan memperhitungkan pengabdian dengan segala kemampuan intelek dan kekuatan lobi. Tidak usah PGRI kegenitan main tuduh sana sini yang bikin sensi pihak lain.
"Enggak ikut main politik praktis, wong ngurusi anggotanya saja kurang baik. Kami juga anggota PGRI tapi kami merasa tidak dapat poin dari perjuangan yang mereka lakukan, justru kontra produktif," tegasnya.
"Janganlah pemerintah bermain, kami yang jadi tumbal. Harapan kami ganti ketum PGRI yang lebih baik melalui prosedur sah. Kembali saja ke ruh perjuangan PGRI yaitu memperjuangkan anggotanya (K2) usia 35 ke atas menjadi PNS)," sambungnya.
Dia juga menyarankan PGRI tidak usah lompat pagar. "Main politik ini itu yang akhirnya bikin genit dan lebay. Tidak elok dipandang anggotanya," katanya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nizar: Waspadai Niat Jahat PP PPPK, Save Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad