jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta membatalkan rencana menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum pengangkatan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang usia 35 tahun ke atas menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Alasannya, pembahasan revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan menghapus batasan usia 35 tahun dan sebagai pintu masuk honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS sedang berjalan.
BACA JUGA: Kok Honorer K2 Dikambinghitamkan Terus?
Kebijakan tersebut juga dinilai tidak adil karena honorer K2 yang mayoritas guru, hingga saat ini belum jelas nasibnya.
"Bila pemerintah tetap mengeluarkan Keppres untuk pengangkatan bidan PTT akan terjadi gejolak di daerah-daerah. Honorer K2 pasti akan protes," ujar Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara (Malut) Said Amir kepada JPNN, Rabu (31/1).
BACA JUGA: Honorer K2 Jangan Khawatir, Revisi UU ASN Lanjut Februari
Sikap protes honorer K2 ini, karena merasa sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah yaitu mekanisme tes, mengabdi per Januari 2005 hingga saat ini, dan syarat lainnya.
Mereka berharap agar semua bentuk pengangkatan baik honorer K2 dan sejenisnya, menunggu rampungnya revisi UU ASN.
BACA JUGA: PGRI Sebut 988 Ribu Guru Honorer Harus Diangkat CPNS
"Pemerintah dan DPR kan sudah sepakat untuk menyelesaikan revisi UU ASN. Mohon Keppres untuk bidan PTT dihentikan dulu. Kalau tidak, negara sudah bersikap tidak adil untuk rakyatnya," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuma Honorer di Bawah Tahun 2005 Diangkat CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad