jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tenaga Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (THK2 PGRI) Kabupaten Subang, Jabar Ade Nurdihayat mempersiapkan pengajuan uji materi PP Nomor 48 Tahun 2005 ke Mahkamah Agung.
Gugatan diajukan bersama 150 guru honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kependidikan Kabupaten Subang.
BACA JUGA: Dokter Spesialis PTT Silakan Pilih, PPPK atau CPNS
Mereka menilai PP tersebut menjadi hambatan kepala daerah untuk mengangkat guru honorer dan PTT Kependidikan menjadi pegawai honorer pemda.
Menurut Andi Asrun, pengacara honorer, PP 48/2005 menghambat pengangkatan pegawai honorer Pemda. Padahal sandaran hukum PP 48/2005, yaitu UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sudah tidak berlaku lagi.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Undang Honorer K2 Hadir di Debat Ketiga Pilpres 2019
BACA JUGA: Perkembangan Kasus Peraih Nilai Tertinggi Tes CPNS tapi Tidak Lulus
"PP ini menjadi hambatan bagi bupati dan walikota untuk mengangkat guru honorer sebagai pegawai honorer Pemda," ujar Asrun kepada JPNN, Sabtu (23/2).
BACA JUGA: Ada Honorer K2 yang Meninggal Sebelum Ikut Tes Seleksi PPPK
Terkait dengan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), Asrun mengatakan, pemerintah pusat juga mengandalkan pemda untuk membiayai.
Kalau demikian posisinya, sebaiknya pemda saja yang mengangkat guru honorer karena sudah lebih jelas hak-hak keuangannya.
BACA JUGA: Inilah Passing Grade Nilai Kelulusan PPPK
"Kalau pusat membebankan anggaran PPPK kepada daerah lebih baik serahkan proses rekrutmennya semua ke daerah. Jadi jangan setengah-setengah," ujarnya.
Asrun menambahkan, permohonan uji materi PP 48/2005 akan didaftarkan ke MA. Dia optimistis, gugatan tersebut akan dikabulkan majelis hakim MA. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Passing Grade Nilai Kelulusan PPPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad