jpnn.com, JAKARTA - Ketua umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk tenaga teknis administrasi yang sampai saat ini belum ada tanda positif.
Sudah masuk akhir Desember 2022 belum kelihatan satu derajat pun hilalnya pendaftaran PPPK tenaga teknis
BACA JUGA: Info Terbaru BKN soal Jadwal Pendaftaran PPPK Teknis 2022, Honorer Bersiap, Ya!
Sahirudin mengatakan itu menandakan bahwa penanganan tenaga teknis tidak semudah penanganan persoalan tenaga kesehatan, guru dan penyuluh yang menjadi ikon kebanggaan pemerintah.
"Ini sudah masuk pekan ketiga Desember, belum ada tanda-tanda kapan honorer tenaga teknis administrasi bisa mendaftar PPPK 2022," kata Udin, sapaan akrab Sahirudin kepada JPNN.com, Senin (19/12).
BACA JUGA: Tidak Ada Pemberhentian Guru Honorer, Gaji Tetap Dianggarkan dalam APBD
Ketika pemerintah menyampaikan masalah kekurangan guru di mana-mana, tenaga kesehatan, dan penyuluh, tetapi ada yang dilupakan. Honorer tenaga teknis administrasi diperlakukan, seperti anak tiri.
Yang bikin ngenes, lanjutnya, pemerintah langsung sigap menyelesaikan masalah guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Pemerintah, bahkan mengalokasikan anggaran serta kuota PPPK yang lebih banyak.
"Penerimaan PPPK guru, nakes, dan penyuluh rutin dilakukan. Pemerintah lupa dengan jabatan lain selain guru, kesehatan dan penyuluh," ucapnya.
Udin menambahkan kesehatan itu memang penting, tetapi jangan dilupakan ada yang mendasari kesehatan manusia, yaitu lingkungan bersih berkat Dinas Lingkungan Hidup.
Guru bisa mengajar karena kondisi negara aman, tentram dan nyaman tidak didemo. Itu karena ada Pol PP sebagai mitra kepolisian dan TNI selalu setia dalam menjalankan tugas.
Ada petugas damkar yang ketika terjadi musibah dengan berani tampil terdepan. Semua jabatan tidak ada gunanya, karena orang akan lari sekuat-kuatnya dari area.
Petugas damkar beserta sopirnya berlari sekencang-kencangnya mendekati dan menerobos masuk ke area gejolak.
"Kami lelah menanti ketidakpastian ini Pak presiden dan Pak MenPAN-RB, usia kami sudah berada di masa kritis, tidak lama lagi pensiun," ucapnya.
Dia menjelaskan banyak honorer K2 yang harus melepas tugasnya sebagai honorer karena persoalan usia. Mereka tidak mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad