jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Eko Wibowo menyampaikan kabar melegakan. Ini setelah BKH PGRI Riau bertemu Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan dan Kepala BKD Ikhwan Ridwan.
"Guru honorer bisa tenang. Proses untuk pengangkatan PPPK semua guru honorer sedang dalam proses," kata Ekowi, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Kamis (15/12).
BACA JUGA: THR Terancam, Guru Honorer Resah Lihat Jadwal Penetapan NIP PPPK
Dia juga menegaskan tidak ada pemberhentian guru honorer dan gaji tetap dianggarkan dalam APBD Riau. Kemudian, mengenai guru PPPK akan dikontrak selama 2 tahun lalu akan dievaluasi ke depannya.
"Jadi, tidak ada guru honorer yang diberhentikan, malah gajinya tetap masuk APBD," ucapnya.
BACA JUGA: Ratusan Guru Honorer Lulus PG di NTB Menuntut Kejelasan Status PPPK
Sebelumnya, BKH PGRI kembali menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPRD Provinsi Riau. Dalam rapat yang digelar pada 12 Desember ini dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan dan Kepala BKD Ikhwan Ridwan.
Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan Ketua BKH PGRI Eko Wibowo. Robin meminta Dinas Pendidikan dan BKD Riau membantu permasalahan guru honorer.
BACA JUGA: Guru Honorer Lulus PG di NTT tidak Perlu Resah, Pasti Diangkat sebagai PPPK
Dikatakannya DPRD selalu memantau perkembangan PPPK 2022 dan 2023, sampai tujuan pengangkatan semua guru honorer menjadi PPPK.
'Kami minta Dinas pendidikan Riau memfasilitasi guru honorer agar tidak ada lagi masalah untuk pendaftaran PPPK ke depannya," ujar Robin.
Dia juga berpesan kepada guru honorer agar hati-hati dan teliti saat meng-upload berkas untuk pendaftaran PPPK 2023. Dinas Pendidikan Riau diharapkan menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk merapikan Dapodik guru honorer agar sesuai linieritas ijazahnya.
"Diminta agar Dinas Pendidikan Riau mengusulkan formasi untuk PPPK 2023 dengan membuka semua mata pelajaran termasuk muatan lokal," sebut Robin.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan menjelaskan upload berkas pendaftaran PPPK hanya berlaku satu kali. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) itu langsung dari pusat.
"Ada data yang bisa diubah dan tidak bisa diubah," sebutnya.
Ia menyampaikan akan mengambil semua kebutuhan formasi. Hanya, linieritas guru honorer ditetapkan Kemendikbudristek.
"Untuk data guru honorer linierkan di Dapodik. Kami sudah memanggil Kepsek agar guru honorer mengajar sesuai ijazahnya," sebut Ekowi.
Data BKH PGRI Riau masih kekurangan guru sekitar 8.000 orang. Job Kurniawan berpesan guru honorer jangan pindah sekolah sebelum pendataan selesai. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad