jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 makin gencar menyoroti Rieke 'Oneng' Diah Pitaloka. Mereka gerah karena Rieke 'Oneng' tetiba muncul dengan embel-embel KNASN atau Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara untuk memperjuangkan nasib honorer.
Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Melyani Kahar mengatakan kalau Rieke 'Oneng' punya niat baik, sudah lama selesai masalah honorer.
BACA JUGA: Rieke Oneng Bela Honorer, Pentolan K2 Sinis, Tuding Pahlawan KesianganÂ
Faktanya sampai saat ini belum ada penyelesaian, bahkan pemerintah berencana memberlakukan outsourcing.
"Kami tertawa melihat kemunculan Ibu Rieke ini. Dia datang seperti jelangkung, datang tak dipanggil, pulang tak diantar," kata Sean, sapaan akrab pentolan honorer K2 yang dikenal kritis ini kepada JPNN.com, Senin (30/1).
BACA JUGA: Soal Rekrutmen PPPK, Rieke Minta Pemerintah Mempertimbangkan Masa Pengabdian Honorer
Dia menyarankan Rieke untuk membiarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyelesaikan masalah honorer dengan caranya. Tidak usah lagi menyodok, apalagi hanya untuk cari muka.
Honorer, kata Sean, sudah tahu bagaimana alur pemikiran Rieke 'Oneng'.
BACA JUGA: Rieke Diah Pitaloka Mendesak Rekrutmen PPPK Berkeadilan
"Tolong Pak MenPAN-RB Azwar Anas, honorer K2 bukan 1,2 juta orang, tetapi hanya sekitar 300 ribu orang," ujarnya.
Dia juga meminta Menteri Anas tidak hanya mendengar masukan dari kelompok tertentu yang tiba-tiba datang karena tujuan politik. Jangan jadikan honorer K2 sebagai objek politik.
Honorer K2 berjuang untuk mendapatkan status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Berbeda dengan Rieke 'Oneng' yang hanya ingin mendapatkan suara honorer.
Selain itu, lanjut Sean, yang diperjuangkan Rieke adalah jaminan hari tua. Ini sangat bertentangan dengan misi honorer.
"Begini ini kalau orang yang tidak mengikuti dari awal perjuangan honorer, makanya alurnya enggak tahu. Bagaimana bisa dapat jaminan hari tua, kalau status honorer masih belum jelas," serunya.
Seharusnya kata Sean, Rieke memikirkan bagaimana honorer yang tersisa, terutama K2.
Politikus PDIP itu juga dituding ingin mendapatkan suara dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan membawa isu jaminan hari tua (JHT), padahal itu sudah diatur dalam PP Manajemen PPPK.
Bagi honorer K2, cara masuk Rieke untuk mendapatkan simpati honorer sangat lucu. Seolah-olah memperjuangkan kesejahteraan PPPK, tetapi sebenarnya tidak.
"Yang dia pikir PPPK, terus yang belum jadi PPPK mau dikemanakan. Jangan berpikir honorer ini anak bodoh ya, yang bisa dikibulin," tegasnya.
Dia menambahkan Rieke datang karena mau pemilu. Setelah terpilih, lalu, pergi meninggalkan honorer tanpa rasa berutang.
Sean hanya berharap MenPAN-RB Azwar Anas bijak dalam penyelesaian honorer yang sisa 10 bulan lagi masa berlakunya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad