jpnn.com - JAKARTA - Ribuan honorer K2 was-was menghadapi Senin (15/2). Pasalnya, dari 15 ribu honorer K2 yang ikut aksi nasional 10-12 Februari di depan Istana Negara, sebagian besar tidak mendapat persetujuan kepala sekolah maupun SKPD-nya.
“Saya mendapatkan laporan dari korwil/korda, banyak diantaranya yang was-was masuk kerja besok. Lantaran sebelum berangkat ke Jakarta mereka dilarang dan tidak diberi izin," ungkap Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (14/2).
BACA JUGA: Gaji Honorer K2 Minim, Tanggung Jawab Pemda
Larangan melakukan aksi ini, lanjutnya, diikuti dengan ancaman pemberian sanksi. Bila tetap nekad berangkat, akan ada sanksi yang diberlakukan.
“Saya apresiasi pengorbanan teman-teman honorer K2, meski ada ancaman diberi sanksi tetap gabung dalam aksi nasional baru-baru ini," tandasnya.
BACA JUGA: Senator Berharap Sumbar Kembali ke Papan Atas
Adanya sanksi ini dibenarkan Suko Adireno, honorer K2 Kabupaten Malang. Seperti yang dialaminya, kepala sekolah tempat dia tidak memberikan izin kepadanya.
“Saya ini guru wali kelas, jadi ketika mengajukan izin tiga hari, kepseknya menolak. Tapi saya nekat saja, entahlah besok saya mau dikasi sanksi apa. Mudah-mudahan tidak sampai dipecat agar saya masih tetap bisa diangkat CPNS," beber Suko yang juga Korwil FHK2I Kab Malang ini.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Tokoh asal Aceh Tolak Provinsi ALABAS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Masih Punya Harapan
Redaktur : Tim Redaksi