jpnn.com, PEMALANG - Honorer K2 yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil rekrutmen Februari 2019 terus menyuarakan harapannya agar bisa segera mendapatkan NIP dan SK.
Honorer k2 di wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) khawatir hanya akan menjadi alat politik calon penguasa.
"Ini kawan-kawan mengeluh kalau sampai November 2020 belum terima NIP dan SK, bisa-bisa jadi alat politik calon kepala daerah," kata Koordinator Daerah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Pemalang Junaedi kepada JPNN.com, Rabu (21/10).
Di Pemalang juga akan melaksanakan Pilkada. Bupati yang sekarang tidak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah dua periode. Meski tidak mencalonkan diri lagi tetapi pengaruh bupati masih kuat.
BACA JUGA: Bagi Pemalas dan Tak Profesional, Aturan PPPK Terasa Berat
Junaedi menyebutkan, bila NIP dan SK belum terbit sebelum Pilkada, otomatis pengurus akan mendekati bupati untuk mendapatkan dukungan.
Sementara sebagai aparatur sipil negara (ASN), PPPK tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati.
BACA JUGA: Pentolan Hononer K2: Berat Kalau SK PPPK Januari 2021
Masalah yang dihadapi honorer K2 di Pemalang juga dialami daerah-daerah lainnya. Mau tidak mau harus ada pendekatan khusus agar SK mereka diamankan.
"Kan repot kalau sudah begitu. PPPK tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon tetapi kalau NIP dan SK belum ada, bukannya malah ini bisa dijadikan alat politik oleh salah satu pasangan calon," sergah Junaedi.
Dia pun meminta agar pemerintah segera menuntaskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan NIP maupun SK PPPK. Dengan demikian PPPK ini bisa bekerja dengan tenang dan mengedepankan netralitas dalam Pilkada Desember mendatang. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad