jpnn.com, JAKARTA - Honorer teknis administrasi baik kategori dua (K2) maupun non-K2 yang melamar di instansi tempatnya mengabdi protes keras.
Banyak di antaranya yang tidak lulus seleksi PPPK 2023, lantaran formasinya minim.
BACA JUGA: Banyak Honorer K2 Teknis Administrasi Gagal PPPK 2023, Terungkap Penyebabnya, Miris
Sebaliknya honorer K2 maupun non-K2 yang pindah ke instansi lain malah semuanya lulus.
Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Andi Melyani Kahar mengkritisi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini aneh.
BACA JUGA: Banyak Honorer K2 Teknis Gagal Ikut Seleksi PPPK 2023, Kuota 80 Persen Dipertanyakan
"Katanya honorer harus melamar di instansinya agar tetap mendapatkan afirmasi. Kalau melamar di instansi lain, maka dijadikan pelamar umum," kata Sean, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Jumat (29/12).
Dia menegaskan jejak digital pernyataan pejabat KemenPAN-RB soal hal tersebut masih tetap ada.
BACA JUGA: Info Terbaru PP Manajemen ASN dari BKN, Honorer Bodong Pasti Galau
Sean mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah, karena berpikir akan aman. Nyatanya, dia malah tidak lulus, padahal nilainya tinggi.
Itu karena formasi yang diperebutkan Sean sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer.
"Kalau tahu pindah instansi bisa masuk formasi khusus, asli tempo hari saya pindah. Tidak mau melamar di kantor saya yang kuotanya hanya satu," terangnya.
Dia menambahkan masih teringat jelas pernyataan pejabat KemenPAN-RB saat sosialisasi bahwa honorer yang pindah instansi tidak akan diberikan afirmasi.
Hal itulah yang membuat Sean dan rekan-rekannya tetap bertahan. Namun, ada juga yang keluar instansi dan semuanya lolos.
"Asli parah, tidak komitmen, pembohongan publik!. Kami yang mematuhi aturan malah dirugikan," ucapnya.
Secara terpisah, Ketua Forum Honorer Non Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) Sutrisno mengungkapkan pengumuman kelulusan PPPK teknis 2023 sangat mengagetkan.
Banyak honorer K2 dan non-K2 yang mendaftar di instansi lain malah lolos.
Dia menilai ini bisa terjadi karena beda pemahaman pemerintah dengan honorer. Sebab, instansi cuma pusat dan daerah, sedangkan di daerah kalau dinas dianggap masih instansi daerah.
"Jadi, ada yang mendaftar di luar dinas, yang penting masih satu daerah," ujarnya.
Sutrisno mencontohkan, honorer teknis di Dinas Pekerjaan Umum mendaftar di Dinas Pemadam Kebakaran atau Satpol PP.
Begitu juga sebaliknya, karena dicari yang tidak ada syarat sertifikat keahliannya.
"Mereka begitu karena Pemdanya mengarahkan honorernya," cetusnya.
Sayangnya, tambah Sutrisno, kebijakan itu malah menimbulkan masalah baru.
Ketika Pemda mengarahkan ternyata pelamar dinas lain beramai-ramai mendaftar akhirnya honorer di dinas tersebut tergeser.
"Lagi-lagi honorer yang jadi korbannya. Semoga ada peninjauan kembali terhadap regulasi agar honorer K2 dan non-K2 teknis termasuk tendik bisa terakomodasi paling lambat tahun depan," pungkas Sutrisno.
Sebelumnya, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja menyampaikan seleksi PPPK 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja," kata Aba pada 14 September 2023.
Dia mengungkapkan KemenPAN-RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan PPPK guru, nakes, dan teknis. Ditambah dengan CPNS.
Khusus honorer, lanjutnya, KemenPAN-RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80 persen formasi harus diisi honorer.
Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan PPPK ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN.
Namun, ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja.
Pendaftaran PPPK 2023 ,honorer diingatkan jangan coba-coba pindah instansi karena ada risikonya berupa tidak berkahnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad