jpnn.com, JAKARTA - Para honorer tenaga kependidikan (tendik) kembali bersuara. Mereka menuntut agar ada formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini untuk tendik.
Pentolan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Dendi Nurwega mengatakan desakan para tendik makin menguat, apalagi sampai sekarang belum ada regulasi untuk mereka.
BACA JUGA: Gaji Honorer Tendik Ditargetkan Naik di 2024, HamdalahÂ
"Regulasinya hanya ada untuk guru, PPPK non-guru belum ada. Kami ikut prihatin juga karena tendik dan guru ada ketergantungan," kata Pak Wega, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Sabtu (23/7).
Dia khawatir jika tahun ini tidak ada rekrutmen PPPK untuk tendik, ada ratusan ribu honorer yang terancam kehilangan pekerjaan.
BACA JUGA: Berita PPPK Terbaru: Honorer Tendik Lega Seusai Bertemu Pak Sadewo, Alhamdulillah
Menurutnya sangat tidak manusiawi bila honorer tendik dengan pengabdian cukup panjang dialihkan ke outsourcing.
Pengurus Forum Honorer Tenaga Kependidikan (FHTK) SMA/SMK/SLB Negeri di Kabupaten Garut, Janus Satrianus menegaskan seharusnya adanya formasi tendik dalam seleksi PPPK 2022 di seluruh jenjang sekolah negeri.
BACA JUGA: Sebelum Honorer Dihapus, Tendik Minta Ada Lagi SE MenPAN-RB, Tolak Outsourcing
"Pemerintah seharusnya memprioritaskan tendik seperti layaknya guru," kata honorer tenaga administrasi di SMAN 22 Garut ini.
Dia meminta pemerintah memberikan payung hukum yang jelas untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) tendik. Jangan dianaktirikan.
Senada itu, Ganjar Adi Ginanjar, tendik SMAN 5 Garut mengatakan pengangkatan tenaga administrasi sekolah (TAS) secara otomatis menjadi ASN PPPK di seluruh jenjang sekolah negeri.
"Kalau guru honorer negeri minimal 3 tahun kerja bisa diangkat PPPK tanpa tes, seharusnya tendik juga bisa," cetusnya.
Sementara itu, Roni Nugraha, tendik SMAN 22 Garut lebih menyoroti pada syarat ijazah. Dia meminta pemerintah memberikan kesempatan bagi honorer tendik lulusan SMA sederajat ikut dalam seleksi PPPK 2022.
Kesempatan itu menurut Roni, bisa terwujud bila ada diskresi pemerintah. Dia yakin jika pemerintah memang berniat menyelesaikan honorer, maka, lulusan SMA sederajat akan diakomodasi.
"Banyak tendik yang pendidikannya SMA. Tolong syaratnya dipermudah, jangan pakai syarat ijazah S1," ucapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad