jpnn.com - MAKASSSAR - Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulawesi Selatan mengkritik konsep Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Mereka tak menyukai sistem ekonomi ini.
Hal ini terungkap saat mereka menggelar diskusi dan temu tokoh intelektual, di Graha Pena, Sabtu (27/9). Diskusi tersebut membahas mekanisme ekonomi syariah-khilafah dan perbandingannya dengan MEA yang akan diberlakukan di Indonesia pada 2015.
BACA JUGA: Likuiditas Ketat, RI Tekan Defisit
Koordinator Lajnah Jami'ah DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Nida Saadah, mengatakan, kebijakan MEA sebagai bentuk penjajahan yang dimulai dari aspek ekonomi. Menurutnya, untuk mencapai kesejahterahan, Indonesia dan Makassar, harus mengubah tatanan ekonomi menjadi ekonomi syariah.
Nida optimis dengan menerapkan ekonomi syariah maka akan mensejahterahkan masyarakat. "MEA, hanya akan menguntungkan para pencetusnya dan tidak akan mensejahterahkan seluruh masyarakat. Ini hanya bentuk lain dari penjajahan. Dengan ekonomi khilafah, semua orang akan menjadi sejahtera," katanya.
BACA JUGA: Ikuti Malaysia, Ekspor CPO Bebas Pajak
Perwakilan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Makassar, Susiana Tanud, mengatakan sepakat dengan sistem perdagangan ekonomi syariah yang membatasi jumlah barang dagangan dengan nominal tertentu. Hal ini dilakukan untuk melindungi para pedagang kecil agar tetap dapat bersaing.
"Hal tersebut dapat mencegah monopoli dan menghidupkan UMKM-UMKM," katanya. (hik/zuk)
BACA JUGA: 2015, Proyek Infrastruktur Lebih Lancar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi-JK Harus Tambah Daya Listrik 34 Ribu MW
Redaktur : Tim Redaksi