Hubungan DPR-Presiden Bakal Mirip Orba

Senin, 03 Agustus 2009 – 11:50 WIB

JAKARTA -- Fungsi kontrol DPR terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam lima tahun ke depan diperkirakan bakal mandulDiprediksi, DPR hanya menjadi tukang stempel terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

BACA JUGA: Syahrial Oesman Jalani Sidang Perdana

Hal ini disebabkan modal politik Presiden SBY cukup besar, yang tidak tertandingi oleh kekuatan politik yang lain
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parmelen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebutkan, SBY telah mengantongi empat modal penting.

Pertama, SBY terpilih melalui pilpres 2009 dengan perolehan suara yang cukup signifikan

BACA JUGA: Hanya Pemborosan, Pemekaran Dihentikan

"Meski belum ditetapkan oleh KPU karena masih ada gugatan, kemenangan SBY dalam satu putaran ini merupakan modal politik yang sangat besar," ungkap Sebastian Salang dalam diskusi bertema 'Hubungan DPR-Presiden di Masa Mendatang' di Jakarta, Senin (3/7).

Modal politik kedua SBY, sudah pasti pemerintahannya disokong habis-habisan oleh Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif 2009
Ketiga, SBY didukung koalisi partai politik yang jumlahnya cukup banyak yang bakal menguasai mayoritas kursi di Senayan

BACA JUGA: Dorong Reformasi Birokrasi



Keempat, sesuai dengan ketentuan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan pada 3 Agustus 2009, kursi Ketua DPR menjadi jatah Partai Demokrat sebagai pemenang pilegSebagai Ketua Dewan Penbina Demokrat, SBY lah yang punya peran besar untuk menentukan siapa kadernya yang bakal didudukkan di kursi Ketua DPRKekuatan SBY bakal bertambah bila pada akhirnya nanti Partai Golkar ikut menjadi bagian dari penyokong pemerintahan SBY-Boediono.

"Modal politik SBY hampir sempurnaIni bisa bermakna positif karena pemerintahan akan berjalan efektif dan SBY bisa dengan mudah merealisasikan janji-janji kampanyenyaSebaliknya, bisa bermakna negatif karena selama ini kader-kader Demokrat terlalu sungkan dan terlalu tunduk kepada SBYYang berbahaya, DPR bisa menjadi lembaga yang hanya memberikan persetujuan kebijakan-kebijakan pemerintahDPR berpotensi hanya menjadi alat legitimasi pemerintah," urai Sebastian Salang(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan Gaji PNS Naik Lagi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler