jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan kepala daerah dengan wakilnya mencuat di beberapa daerah. Dua kasus terbaru, Bupati Tolitoli, Sulteng, Mohammad Saleh Bantilan nyaris terlibat adu jotos dengan sang wakil Abdul Rahman H. Buding.
Yang kedua, perseteruan antara Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, H Mursini dengan Wakil Bupati H Halim.
BACA JUGA: Masih Panas, Bupati Tolitoli Ungkit Perilaku Istri Wakil
Juga masih hangat konflik terbuka Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dengan wakilnya, Udin Hianggio
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, menilai, fenomena perseteruan terbuka kada-wakada menunjukkan merosotnya kualitas leadearship hasil pilkada.
BACA JUGA: Merasa Dikhianati Bupati, Wabup Kuansing Bilang Begini
“Juga menunjukkan rendahnya komitmen, integritas dan etika pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Bahtiar kepada wartawan, Minggu (4/2).
Lebih lanjut, birokrat bergelar doktor itu menyatakan, perseteruan juga mengindikasikan bahwa posisi wakil kepala daerah dari unsur politisi dalam sistem pemerintahan daerah sangat tidak efektif.
BACA JUGA: Zulkifli akan Tuntut Bupati Kuansing hingga Akhirat
“Ini perlu dievaluasi. Mereka lima tahun dalam jabatan, kalaupun tampak mesra, tapi isi sesungguhnya hanya mesra-mesra gersang. Karena keduanya adalah politisi dan jika ada peluang mereka berdua jadi kompetitor, bertarung dalam pilkada,” ujarnya.
Dia mengatakan, perlu segera dilakukan evaluasi menyangkut hal ini. “Wajib dievaluasi. Masyarakat daerah dirugikan dengan sistem pemerintahan daerah dan kualitas kepempinan yang seperti itu,” imbuhnya lagi.
Bagaimana solusi mengatasi persoalan tersebut? Bahtiar menyebut dua opsi.
Pertama, kepala daerah dipilih tanpa wakil. “Karena sudah ada sekda dan para asisten setda. Ini akan lebih efisien dan efektif dan sejarah pemerintahankabupaten/kota Indonesia adalah bekas kerajaan.Dan budayanya bahwa dalam kerajaan hanya ada satu matahari,” ujar doktor ilmu pemerintahan itu.
Opi kedua, jika masih dianggap perlu ada wakil kepala daerah, maka wakilnya itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah terpilih, bisa dari ASN atau non-ASN. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahtiar: Dana Merupakan Hal Vital dalam Partai Politik
Redaktur & Reporter : Soetomo