jpnn.com, SEOUL - Penduduk Korsel pemilik mobil Jepang pasti gelisah. Mereka tak bisa mengisi bahan bakar di SPBU maupun membawa mobilnya ke bengkel. Sebab, saat ini SPBU dan bengkel-bengkel di Korsel menolak melayani. Itu semua dilakukan karena hubungan Korsel-Jepang yang terus merenggang.
"Saya serasa menatap bendera Jepang setiap kali melihat mobil buatan Jepang," ujar salah seorang pemilik SPBU seperti dikutip Korea Times.
BACA JUGA: Korut Punya Kapal Selam Baru, Ancaman Buat Jepang?
Aliansi bengkel-bengkel di Korsel sudah menolak memperbaiki mobil keluaran Jepang sejak 19 Juli. Boikot yang dilakukan pemilik SPBU dan bengkel itu membuat orang-orang menjadi takut membeli mobil buatan Negeri Sakura tersebut.
Yang terkena boikot bukan hanya mobil. Dilansir The Guardian, penjualan bir produksi Jepang juga turun hingga 40 persen. Penjualan bir impor lainnya naik. Bir dalam negeri juga mengalami kenaikan penjualan meski hanya 2,8 persen. Sentimen anti-Jepang juga merambah anime. Penjualan tiket Butt Detective: The Movie sepi peminat. Film itu dirilis 11 Juli.
BACA JUGA: Panas, Rusia Sebut Pesawat Tempur Korsel Ngawur dan Membahayakan
BACA JUGA: Jepang dan Korsel Perang Dagang, Raksasa Teknologi Kalang Kabut
Pemesanan paket perjalanan ke Jepang tidak hanya turun, tapi terjun bebas hingga 70 persen. Agensi perjalanan melaporkan, ada 50 persen pembatalan paket wisata ke negara yang dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe tersebut.
BACA JUGA: Star Market
Banyak pihak takut bahwa sentimen anti-Jepang itu bakal melukai penduduk Korsel sendiri. Sebab, yang menjadi korban penolakan pengisian bahan bakar di SPBU adalah warga Korsel yang punya kendaraan keluaran Jepang, bukan penduduk Jepang. Jika SPBU-nya sepi, pemiliknyalah yang merugi, yaitu penduduk Korsel.
"Perang tidak akan bisa dimenangkan jika kita tidak tahu apakah kita menembak kawan atau lawan," tulis portal berita E Today.
Penduduk Korsel boleh saja menggaungkan kampanye anti-Jepang. Namun, Tokyo punya kuasa. Mereka berencana untuk mengeluarkan Seoul dari white list. Itu adalah daftar negara-negara yang mendapat keistimewaan dalam hal perdagangan dengan Jepang.
Korsel berpendapat bahwa tindakan Jepang itu bakal merusak hubungan ekonomi dua negara yang sudah berlangsung 60 tahun, termasuk kerja sama keamanan dan perdagangan bebas. "Mengeluarkan Korsel dari white list bertentangan dengan norma internasional," tegas Menteri Industri Korsel Sung Yoon-mo kemarin (24/7).
Jepang bakal memutuskan untuk mengeluarkan Korsel atau tidak setelah mendata opini publik. Kemarin adalah batas akhir dengar pendapat opini publik itu. Kementerian Industri Korsel sudah mengirimkan e-mail ke pemerintah Jepang agar niat merevisi UU itu dibatalkan. Jepang di lain pihak belum mengeluarkan pernyataan apa pun. (sha/c10/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sakit Hati, Shinji Bantai 33 Orang
Redaktur & Reporter : Adil