jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo membuat surat edaran ditujukan kepada seluruh kepala daerah agar menyediakan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari honorer K2.
Tanpa surat edaran itu, kata Hugua, kepala daerah enggan menganggarkan gaji PPPK di APBD 2021.
BACA JUGA: Kepala BKN Ungkap Kendala Penetapan NIP PPPK, Ketahuan Biang Keroknya
"Saya menyarankan MenPAN-RB untuk menyurati kepala daerah. Sampaikan kewajiban mereka mengalokasikan anggaran gaji PPPK dari honorer K2 di APBD 2021. Kalau tidak, yang jadi korban honorer K2 lagi," kata Hugua dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Kamis (19/11).
Dia menyebutkan, masalah yang terjadi sekarang lantaran sebagian besar pemda tidak menganggarkan gaji dan tunjangan PPPK.
BACA JUGA: Data Pribadi Guru Honorer Calon Penerima BSU Bocor? Bikin Heboh
Padahal mereka sudah merekrut PPPK dari honorer K2 pada Februari 2019.
Kondisi ini yang menyebabkan pengangkatan 51.293 PPPK memakan waktu panjang.
BACA JUGA: Imam Addaruqutni Menilai Kiprah Habib Rizieq, Simak Kalimatnya
Ini antara lain karena banyak pemda mengaku mengalami kesulitan fiskal akibat pandemi COVID-19.
Walaupun otonomi daerah, politikus Fraksi PDIP ini menyatakan, pusat berhak meminta daerah menjalankan kewajibannya.
Sebab, daerah beralasan menunggu instruksi pusat.
"Ini ada tarik menarik tanggung jawab. Karena sumber gaji PPPK daerah ada di APBD, sudah kewajiban kepala daerah mengalokasikannya," tegasnya.
Menanggapi itu MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa memaksakan pemda karena saat ini terkendala anggaran.
Meski ingin mengangkat PPPK, tetapi kalau anggaran tidak ada, daerah yang susah.
"Intinya ini ada di anggaran. Kalau kami sih bisa saja main teken, cuma kalau daerah enggak siap bayar gaji dan tunjangan bagaimana," tandas Tjahjo Kumolo. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad